POLITIK

Ruhut Sitompul Minta Anak Buah AHY Mencontoh Kader Demokrat Pimpinan Moeldoko

DEMOCRAZY.ID
Agustus 04, 2021
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Ruhut Sitompul Minta Anak Buah AHY Mencontoh Kader Demokrat Pimpinan Moeldoko

Ruhut Sitompul Minta Anak Buah AHY Mencontoh Kader Demokrat Pimpinan Moeldoko

DEMOCRAZY.ID - Politikus PDIP Ruhut Sitompul meminta agar kader-kader Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencontoh kader Demokrat pimpinan Moeldoko.


Ungkapan itu disampaikan Ruhut Sitompul berkaitan dengan kritik yang dilontarkan oleh beberapa kader Demokrat mengenai kebijakan pengecatan ulang pesawat kepresidenan.


Ruhut menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh kader-kader Demokrat selama ini hanya nyinyir.


"Kenapa sich Partai Demokratnya AHY Keder 2 nya masih Nyinyir Ngebacot terus ha ha ha," cuit Ruhut, Rabu, 4 Agustus 2021.


"Contohlah Partai Demokratnya Pak Jenderal TNI AD Purn DR M Moeldoko terus berbenah," sambungnya.


Tak hanya itu, ia menyebut bahwa kader Demokrat pimpinan Moeldoko selama ini rendah hati dan terus bekerja untuk rakyat.


"Kader2nya Rendah Hati terus bekerja utk Rakyat Indonesia tercinta," katanya.


"Warna Pesawat kok Repot MERDEKA," pungkas Ruhut.


Seperti diketahui, keputusan pemerintah yang melakukan pengecatan ulang terhadap pesawat kepresidenan menuai polemik dari berbagai pihak.


Partai Demokrat kerap melontarkan kritik atas keputusan tersebut lantaran dinilai tidak tepat mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi.


Terlebih, biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan pesawat kepresidenan bisa mencapai Rp 2 miliar.


Terbaru, kritik disampaikan oleh salah satu politikus Partai Demokrat, Yan Harahap. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut adalah pemborosan.


"Pemborosan. Rezim ini benar-benar 'bermental pemboros'," cuit Yan, Rabu, 4 Agustus 2021.


Yan menanggapi alasan yang sebelumnya disampaikan pihak istana yang menyebut bahwa rencana pengecatan ulang pesawat sudah direncanakan sejak 2019.


Menurut Yan, alasan itu tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk memberlakukan kebijakan tersebut.


Pasalnya kata dia, kendati sudah direncanakan sejak 2019, kebijakan tersebut dapat dilakukan penundaan.


"Kalau alasannya hanya karena sudah direncanakan dari 2019, kan bisa ditunda dulu, sampai kondisi bangsa yang lagi krisis membaik," katanya.


Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki sense of crisis saat pandemi. Padahal kata dia, saat ini rakyat lebih membutuhkan.


"Gak punya sans krisis. Rakyat lebih membutuhkan," tegasnya. [Democrazy/pkm]

Penulis blog