RI Harus Dukung atau Menolak Taliban? Begini Kata Kemlu dan Pakar | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 19 Agustus 2021

RI Harus Dukung atau Menolak Taliban? Begini Kata Kemlu dan Pakar

RI Harus Dukung atau Menolak Taliban? Begini Kata Kemlu dan Pakar

RI Harus Dukung atau Menolak Taliban? Begini Kata Kemlu dan Pakar

DEMOCRAZY.ID - Kelompok Taliban mulai menyusun pemerintahan usai menduduki Kabul, Afghanistan. 


Harusnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap mendukung atau menolak kelompok Taliban?


Seperti diketahui, pemerintah Republik Indonesia (RI) belum menyatakan sikap resmi terkait peristiwa politik di Afghanistan tersebut. 


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyebut kondisi di Afghanistan perlu dicermati.


"Saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan tersebut. Perkembangan politik di Afghanistan saat ini sangat dinamis dan mengalir (fluid), perlu waktu untuk mencermatinya," ucap Faizasyah saat ditanya soal akankan pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap terhadap kudeta di Afghanistan, Rabu (18/8/2021).


Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut pemerintah Indonesia jangan terburu-buru menyampaikan sikapnya soal konflik tersebut. Kondisi di Afghanistan masih bisa berubah-ubah.


"(Harus) menunggu. Kita tidak mau kalau buru-buru mengakui, kemudian endorse salah satu faksi, malah ujung-ujungnya kita dianggap mencampuri urusan internal negara-negara lain," katanya saat dihubungi terpisah.


"Jangan tergesa-gesa. Buktinya sekarang Wakil Presiden dari pemerintahan (sebelum kudeta), menyatakan sikap bahwa menurut konstitusi, dia yang menjadi Presiden (Ashraf Ghani) karena presidennya melarikan diri ke luar negeri)," ucapnya.


Ada beberapa hal buruk terjadi jika Indonesia tergesa-gesa menyampaikan sikap. 


Bisa saja Indonesia mendukung kelompok yang akhirnya dijatuhkan atau kalah dalam perebutan kekuasaan.


"Bisa dipandang oleh pemerintah yang berkonflik sebagai mencampuri urusan dalam negeri yang terjadi di Afghanistan. Itu jadi tidak baik kalau keluar pemimpin yang tidak diakui oleh pemerintah kita," katanya. [Democrazy/dtk]