DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, tidak adanya baliho Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belakangan ini menunjukkannya tengah sibuk bekerja sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, saat ini meski pesta demokrasi pemilu presiden masih tiga tahun lagi diselenggarakan, ternyata sudah banyak baliho atau poster besar bergambar orang-orang yang berminat menjadi presiden.
Baliho-baliho tersebut dipasang di pinggir jalan di sejumlah kota.
"Ya, karena bagi dia, kerja sebagai menhan (menteri pertahanan) apalagi setelah disorot panjang jadi penting. Prabowo harus membuktikan kepada publik, bahwa sebagai menteri dia bisa bekerja," ucapnya saat dihubungi, Sabtu 7 Agustus 2021.
Adi melanjutkan, sudah tidak penting lagi bagi Prabowo untuk gencar mempublikasikan dirinya melalui berbagai media, seperti baliho dan spanduk.
Pangkalnya, elektabilitas mantan Danjen Kopassus ini sudah tinggi.
"Yang memanfaatkan momentum sekarang itu, kan, rata-rata bagian dari upaya meningkatkan popularitasnya. Kalau melihat seperti Airlangga, Puan, Muhaimin, itu, kan, popularitasnya rendah jika dibandingkan dengan nama besar seperti Prabowo. Nah, Prabowo ini elektabilitasnya mentok," tuturnya.
"Baliho-spanduk itu enggak ada gunanya. Semua orang sudah kenal Prabowo. Makanya, dia tidak terlampaui narsis, misalnya menggunakan momentum seperti Olimpiade atau apa pun yang terkait dengan pandemi, selalu memberikan ceramah-ceramah politik untuk selalu prokes dengan baliho atau apa," katanya.
Yang dibutuhkan Prabowo, menurut Adi, mempertahankan elektabilitasnya tetap di atas 50% agar dapat memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Alasannya, tingginya tingkat keterpilihan saat ini tidak menggaransinya bakal menang.
"Tugas Prabowo harus meningkatkan elektabilitasnya karena sekalipun elektabilitas paling tinggi, itu bukan bekal yang cukup atau tidak aman untuk memenangkan petarungan. Untuk sekelas Prabowo, elektabilitasnya minimal di angka 50% ke atas," ujarnya.
Tidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan Prabowo dalam mengelola elektabilitasnya.
Fokus bekerja sebagai menhan dan mengoptimalkan peran Gerindra, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Gerindra memang harus terlihat bisa memberikan bantuan, memberikan kontribusi terhadap persoalan pandemi. Gerindra harus menjadi partai, pelabuhan, sandaran bagi semua yang terkena pandemi. Kalau itu dilakukan, saya kira, bagus," ucapnya.
Adi mendorong demikian lantaran banyak partai tidak terlihat melakukan kerja-kerja politik konkret dalam penanganan pandemi, terutama kepada masyarakat yang terpapar ataunya terdampak langsung.
"Semua terkesan sibuk masing-masing, terutama elitenya pasang baliho."
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, diketahui memasang baliho di sejumlah daerah. Publikasi keduanya punya viral dan ramai dibahas warganet.
Langkah serupa tidak dilakukan Prabowo. Menurut Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Al Khairi, rekam jejak dan figur ketua umumnya telah mengakar kuat sehingga tidak perlu diorbitkan melalui baliho.
Di sisi lain, hasil survei sejumlah lembaga riset menyimpulkan, popularitas Prabowo tinggi.
Survei Voxpol Center yang dipublikasikan 3 Juli 2021, misalnya, popularitasnya mencapai 87,9%, sedangkan versi survei Indostrategic (3 Agustus) sebesar 92,8%. [Democrazy/bst]
