DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga legislatif selama 2 tahun akibat ketidakpastian kapan pandemi corona berakhir.
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan wacana itu tak masuk akal dan sulit diterima karena amandemen seharusnya digunakan untuk membatasi masa jabatan.
"Diskursus yang sangat absurd dan sulit diterima logika dan nalar sehat. Amandemen UUD 1945 dilakukan justru salah satunya untuk mengkoreksi masa jabatan presiden yang terlalu lama. Pembatasan masa jabatan mencegah kesewang-wenangan, otoritarianisme, dan abuse of power," kata Didik, Selasa (31/8).
Didik menegaskan dirinya menolak segala upaya akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan.
"Untuk itulah saya akan dengan tegas menolak jika ada akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi dengan cara mengakal-akali konstitusi," kata dia.
Menurutnya, demokrasi Indonesia akan mundur jika ada upaya mengakali konstitusi demi melanggengkan sebuah kekuasaan.
Padahal, kata dia, di era reformasi Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan besar seperti di bidang pemerintahan, ekonomi hingga hubungan internasional.
"Belajar dari pengalaman sejarah perjalanan Indonesia yang pahit, sebagai bangsa yang beradab, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia saat ini, kita akan mundur jauh ke belakang jika kita mengakali konstitusi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang jauh dari semangat konstitusi," ucapnya.
"Layaknya perubahan besar, selalu ada tantangan dan resistensinya. Perubahan juga menghadirkan instabilitas dan rasa tidak nyaman bagi sebagian kalangan. Itu sebabnya tak sedikit reformasi dan transformasi gagal mencapai tujuan karena para pelakunya menyerah," lanjut anggota Komisi III DPR ini.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak waspada terhadap penumpang gelap demokrasi yang tak setuju dengan perubahan di Indonesia.
"Kita harus waspada dengan para penumpang gelap demokrasi, yang tidak setuju dengan transformasi atau perubahan," tutup Didik. [Democrazy/kmp]
