DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Catur Nugroho memberikan analisanya soal hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikabarkan retak.
Menurut pengamat sekaligus peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) itu, dengan jasa Megawati yang mengantarkan Jokowi menjabat sebagai presiden selama dua periode maka sulit bagi mantan Wali Kota Solo itu keluar dari PDIP.
Selain berjasa kepada Jokowi, kata Catur, PDIP juga berjasa telah mengantarkan anak dan menantu Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution menjadi wali kota.
“Saya rasa Jokowi akan berat jika harus keluar dari PDIP. Selain berjasa besar kepadanya, PDIP juga turut mengantarkan anak dan menantunya menjadi wali kota,” ujar Catur, Minggu 8 Agustus 2021.
Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution menang dalam Pilkada 2020 di Solo dan Medan.
Kemenangan itu tidak lain karena bantuan dari PDIP sebagai partai pengusung.
Lantaran hal itu, Catur beranggapan bahwa Jokowi akan sulit keluar dari PDIP lantaran sudah berhitung untuk mengantarkan Gibran dan Bobby ke level jabatan yang lebih tinggi di 2024 mendatang.
“Pada 2024, Jokowi pasti sudah berhitung untuk membawa Gibran dan Bobby ke level lebih tinggi,” jelasnya.
Catur mengatakan Gibran dan Bobby bisa jadi akan diproyeksikan Jokowi melenggang ke Pilgub Jateng dan Sumut pada tahun 2024.
Oleh karena itu, menurut Catur, Presiden Jokowi akan sangat membutuhkan bantuan dari PDIP untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
Diketahui, kabar ketidakharmonisan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo belakangan ini menjadi perbincangan publik.
Kabar tersebut muncul beriringan dengan isu capres dari PDIP di mana satu sisi partai berlambang kepala banteng itu mendukung putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
Sementara di lain sisi, banyak pihak yang menilai Jokowi akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain isu tersebut, kabar hubungan Jokowi dengan Megawati yang tidak harmonis juga diduga dipicu lantaran Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Jokowi.
Mega mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.
Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya. [Democrazy/gnp]
