DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo menyambangi Terminal Grogol, Jakarta Barat pada Selasa (10/8/2021).
Kedatangan Jokowi, untuk membagikan sembako kepada warga.
Namun karena tingginya antusias warga yang tidak sabaran mengantre hingga menyebabkan terjadinya kerumunan, bahkan terjadi dorong-dorongan.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Daulay, mengatakan, sebenarnya pembagian sembako di tengah situasi pandemi seperti saat ini sangat diapresiasi.
Langkah tersebut perlu dicontoh oleh para dermawan lainnya.
Namun, Saleh mengatakan, pemberian sembako atau bantuan sosial kepada masyarakat perlu diiringi dengan protokol kesehatan atau prokes yang ketat.
"Kalau prokesnya enggak dijalankan dengan baik maka pembagian sembako tersebut tentu ada semacam ketidaksempurnaan ya. Karena tujuannya membantu masyarakat kecil tapi dilakukan malah menjadi tempat penyebaran virus covid," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).
Saleh menilai, sebaiknya Presiden Jokowi tidak turun langsung untuk membagikan sembako atau bansos untuk sementara waktu.
Pasalnya, Jokowi dianggap masih memiliki banyak pembantu yang bisa diandalkan.
"Menurut saya sih sebetulnya presiden Jokowi tidak perlu turun langsung membagikan sembako. Dan presiden kan punya banyak pembantu mulai dari Menteri kemudian Ditjen-Ditjen kemudian ada Pemda kepala dinas dan seterusnya yang bisa diarahkan dalam rangka membagi sembako tersebut," tuturnya.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI itu jika Jokowi turun langsung justru hanya akan menimbulkan kerumunan.
Pasalnya, masyarakat berkumpul dengan antusias lantaran ingin melihat wajah presiden.
"Karena kerumunan keramaian orang itu kan tidak baik juga nanti dikhawatirkan bisa menular ke mana-mana termasuk kepada para paspampres, rombongan presiden bahkan presiden sendiri. Jadi tentu harus dihindari. Untuk sementara ini presiden tidak perlu lah untuk turun," ungkapnya.
Lebih lanjut, Saleh menyarankan, kepada presiden untuk bisa berkoordinasi langsung dengan menteri sosial soal pembagian sembako.
Jokowi disebut tidak perlu lagi repot-repot turun ke lapangan untuk cek perkembangan penyaluran bantuan.
"Menteri sosialnya kan udah turun ke mana mana itu ada pelanggaran ada pemotongan saya dengar kan itu sangat rajin tuh malah disorot di mana mana. Jadi udah cukup lah menurut saya. Laporan bisa dilaporkan ke presiden," tandasnya. [Democrazy/sra]
