DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sesuai jadwal kunjungan kerja Presiden, Joko Widodo diagendakan ke Kalimantan Timur hari ini, Selasa (24/8/2021)
Jelang kedatangan orang nomor satu di Indonesia, masyarakat hingga mahasisa melakukan aksi unjuk rasa.
Termasuk BEM Fisip Universitas Mulawarman (Unmul) yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan flyover Jl Juanda kota Samarinda, Senin (23/8/2021) sore.
Bahkan spanduk menolak kedatangan Presiden RI Jokowi terbentang di Flyover.
Mereka mengkritisi kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini.
Presiden BEM Unmul Ikzan Nopardi mengatakan, ada beberapa catatan merah yang dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Salah satunya terkait kriminalisasi masyarakat adat di Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur.
Bahkan dalam setiap pidato kepresidenan jelang peringatan HUT Republik Indonesia, Joko Widodo selalu mengenakan busana adat tiap daerah di Indonesia.
Hal tersebut sebagai simbol bentuk kebanggaan atas keberagaman suku dan budaya di Indonesia.
Namun hal tersebut bertolak belakang ketika di lapangan.
Menurutnya banyak masyarakat adat yang menjadi korban represif dan kriminalisasi oleh aparat.
Kriminalisasi tersebut dirasakan oleh tiga tokoh Dayak Modang di kawasan desa tersebut.
Mereka ditahan atas dugaan pemortalan jalan perusahaan sawit yang ada di kawasan tersebut.
Sebab masyarakat di sana mengklaim lahan sawit tersebut direbut paksa oleh perusahaan sawit.
"Bagaimana presiden kita bisa membanggakan masyarakat adat. Namun fakta yang terjadi masyarakat adat dikriminalisasi, hutan yang hilang akibat investasi. Salah satunya, masyarakat adat Long Bentuq di Kutai Timur," ucap Ikzan Nopardi.
Selain itu, beberapa rapor merah juga ditorehkan selama pemerintahan Joko Widodo.
Pemberantasan korupsi dianggap melemah di periode kedua Joko Widodo.
Hal ini berdasarkan survei dari indeks persepsi korupsi Indonesia dari Transparency International Indonesia menyebut naik dari 40 menjadi 37.
"Artinya komitmen pemberantasan korupsi tidak baik. Hal itu diperkuat dengan pelemahan KPK," ucapnya.
Kemudian berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 yang menempatkan Indonesia pada kategori demokrasi yang belum sempurna.
Dari EIU mencatat Indonesia berada di posisi 64, sedangkan jika dibandingkan pada 2016 yang berada di posisi 48 dalam hal indeks demokrasi global.
"Kita melihat kepemimpinan Jokowi dari indeks demokrasi menurun ke peringkat 64 mulai represifitas, pembungkaman demokrasi hingga kebebasan berekspresi," ucapnya. [Democrazy/trb]
