DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kembali menyoroti koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Menurut catatannya, bergabungnya PAN dengan kubu pemerintahan menyebabkan jumlah di pendukung mencapai 471 kursi (82 persen).
Sehingga, pemerintah hanya memerluka 2 atau 3 kursi DPD saja untuk mengubah konstitusi.
“Total kursi di MPR 711 kursi, 575 kursi DPR ditambah 136 kursi DPD. Untuk mengubah pasal-pasal di UUD, maka harus digelar sidang MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 legislator atau senator,” cuitnya melalui Twitter @jansen_jsp dikutip Jumat, 27 Agustus 2021.
Oleh karena itu, Jansen mengingatkan, meningkatnya koalisi parpol pendukung pemerintah perlu diwaspadai.
Sebab, hal tersebut semakin memudahkan agenda pihak tertentu yang ingin melakukan amandemen UUD 1945.
“Jadi, cukup butuh tambahan 3 kursi DPD lagi. Setelah itu, mau mengubah isi konstitusi yang mana pun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan (presiden) dan (presiden boleh menjabat) 3 periode,” imbuhnya.
Jansen menuturkan, saat ini belum ada urgensi untuk mengamendemen UUD 1945. Pasalnya konstitusi merupakan dokumen yang memuat tujuan jangka panjang bangsa.
“Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman 'kegelapan demokrasi',” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan bahwa kubu oposisi tidak perlu jumlah jika hendak menjaga kepentingan publik.
“Oposisi tidak perlu jumlah jika mampu menjadi penjaga kepentingan publik,” tulisnya melalui Twitter @MardaniAliSera Senin, 30 Agustus 2021.
Menurutnya, kerja sama dengan media dan kelompok penekan bisa menjadikan kubu oposisi yang kecil bersuara lantang serta mendapat simpat publik.
“Kerjasama dengan media dan kelompok penekaan bisa menjadikan oposisi kecil bersuara lantang dan dapat simpati publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa idealnya antara oposisi dan koalisi imbang jumlah, namun Jokowi malah membuat koalisi super besar.
“Idealnya seimbang, tapi Pak @jokowi lucu membangun koalisi super gemuk,” pungkasnya. [Democrazy/brt]
