DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,87 triliun.
Angka tersebut naik 10,8 persen dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 366,2 triliun.
Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2022 dijelaskan, program pengelolaan utang negara pada RAPBN 2022 terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 393,7 triliun dan Rp 12,2 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri.
“Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2022 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 16,6% (terhadap tahun 2020),” demikian tertulis dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2022, dikutip Selasa, 24 Agustus 2021.
Hal tersebut, diklaim pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian pembiayaan utang tahun 2021, antara lain pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai.
Berikutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat turut menekan besaran pembayaran bunga utang pada tahun-tahun mendatang.
Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2022 secara garis besar tiga meliputi hal dalam pembayaran bunga utang.
Pertama, outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya, termasuk tambahan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Kedua, rencana penambahan utang pada 2022. Ketiga, rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).
Menanggapi hal ini, politikus Partai Demokrat, Yan Harahap kembali membuka suaranya.
Dia menuding pemerintah akan kembali berutang untuk membayar bunga tersebut.
“Apakah bayarnya harus cari utangan lagi?” ujarnya melalui Twitter pribadi @YanHarahap pada Selasa, 24 Agustus 2021. [Democrazy/pkr]
