EKBIS

Jadi Sorotan! BPKP Dapat Laporan Adanya Temuan Utang BNPB Nyaris Sentuh Angka Rp2 Triliun

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Jadi Sorotan! BPKP Dapat Laporan Adanya Temuan Utang BNPB Nyaris Sentuh Angka Rp2 Triliun

Jadi Sorotan! BPKP Dapat Laporan Adanya Temuan Utang BNPB Nyaris Sentuh Angka Rp2 Triliun

DEMOCRAZY.ID - Utang yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp499 miliar disorot Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan.


Dia menyoroti temuan utang BNPB kepada pihak ketiga yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.


Temuan adanya utang dari BNPB ini diketahui berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Terkait adanya temuan utang BNPB tersebut, Wulan pun menanyakan soal anggaran BNPB yang cukup besar.


“Seperti yang kita tahu, kan anggaran BNPB itu lumayan cukup besar. Lalu kenapa masih saja menunggak utang seperti itu? Apalagi sampai disorot oleh media-media. Jangan sampai citra BNPB ini menurun,” kritik Wulan saat Rapat dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021.


Rupanya BNPB juga mempunyai utang lain ke pihak swasta sebesar Rp1,36 triliun yang diperuntukkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Dana tersebut digunakan BNPB untuk penanganan karhutla di enam provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2020.


“Pada rapat-rapat sebelumnya Komisi VIII kan sudah memperingatkan untuk segera tuntaskan hutang karhutla itu tetapi sampai saat ini belum juga, sekarang malah ditambah lagi dengan temuan utang baru sebesar Rp499 miliar jadi selama ini masukan kami didengarkan atau tidak?” tanya politisi Partai NasDem tersebut.


Wulan meminta agar BNPB segera menuntaskan utang-utangnya kepada pihak ketiga. 


Karena apabila dibiarkan dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dari BNPB itu sendiri. 


“Pihak ketiganya itu siapa, kenapa sampai sekarang utang segitu besar masih belum ditagih? Seharusnya BNPB tuntaskan saja utangnya dulu jangan malah meminta tambahan anggaran yang cukup besar untuk konvensi bencana,” ujar Wulan dilaporkan laman DPR RI. [Democrazy/skp]

Penulis blog