HMI Muis Tegaskan Tetap Gelar Demo Besok Ini, Tapi Lokasinya Bukan di Istana Negara | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 12 Agustus 2021

HMI Muis Tegaskan Tetap Gelar Demo Besok Ini, Tapi Lokasinya Bukan di Istana Negara

HMI Muis Tegaskan Tetap Gelar Demo Besok Ini, Tapi Lokasinya Bukan di Istana Negara

HMI Muis Tegaskan Tetap Gelar Demo Besok Ini, Tapi Lokasinya Bukan di Istana Negara

DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin kembali merencanakan aksi demonstrasi menjelang dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Jumat (12/8).


Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika mengatakan pihaknya tak menggelar demo ke Istana. 


Melainkan hanya demo di sekitar sekretariat PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.


"Ya unjuk rasa kita gak ke Istana. Jam 13.30 WIB. Tapi kita di sekitar sekretariat [PB HMI] aja ya untuk yang di Jakarta," kata Hilman, Kamis (12/8).


Hilman mengatakan rencana menggelar aksi di sekitar sekretariat PB HMI dikarenakan pihaknya tak mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk demo ke Istana. 


Padahal, ia menyebut demonstrasi tak perlu izin dari kepolisian.


"Kita besok akan melakukan strategi yang berbeda ketimbang aksi yang tanggal 6 kemarin. Kemarin saya ke Polda kita gak diberikan izin untuk lakukan demo. Padahal kan prinsipnya kita ga butuh izin," kata dia.


Meski demikian, Hilman belum bisa memastikan estimasi kader HMI yang hendak ikut aksi tersebut esok. 


Ia juga mengaku telah menyerukan ke cabang-cabang HMI di seluruh Indonesian untuk melakukan demonstrasi serupa.


"Kita juga serukan ke cabang-cabang di daerah," ungkapnya.


Selain itu, Hilman turut membagikan selebaran poster terkait rencana aksi yang akan digelar esok. 


Dalam poster tersebut, terdapat penilaian HMI kubu Muis terhadap delapan dosa pemerintah. 


Di antaranya sengkarut penanganan Covid, pengerdilan ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, ancaman kebebasan akademik.


Lalu, dosa lainnya yakni penanganan korupsi yang semakin dipertanyakan, UU Cipta Kerja yang mengorbankan hak-hak buruh, pelanggaran HAM & rasisme dan kriminalisasi ulama. [Democrazy/bkn]