Gegara Hal Ini, KontraS Duga Ada 'Konflik Kepentingan' di Balik Motif Sumbangan Bodong Akidi Tio | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 06 Agustus 2021

Gegara Hal Ini, KontraS Duga Ada 'Konflik Kepentingan' di Balik Motif Sumbangan Bodong Akidi Tio

Gegara Hal Ini, KontraS Duga Ada 'Konflik Kepentingan' di Balik Motif Sumbangan Bodong Akidi Tio

Gegara Hal Ini, KontraS Duga Ada 'Konflik Kepentingan' di Balik Motif Sumbangan Bodong Akidi Tio

DEMOCRAZY.ID - KontraS meminta pihak kepolisian dan Propam Polri tetap mendalami kasus sumbangan fiktif Akidi Tio senilai Rp 2 triliun meski Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri meminta maaf. 


KontraS beralasan adanya dugaan konflik kepentingan di balik sumbangan tersebut.


Awalnya Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti membahas terkait kelalaian Kapolda Sumsel Irjen Eko berkaitan dengan janji sumbangan anak Akidi Tio, Heryanty. 


Menurutnya, seharusnya polisi mengecek terlebih dahulu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.


"Bisa dipidana atau tidak adalah hal lain. Yang patut disorot adalah kelalaian Kapolda Sumsel. Sekalipun sumbangan itu nyata, polisi juga perlu mengeceknya mengingat jumlahnya cukup besar dan dilakukan oleh perseorangan," kata Fatia kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).


"Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses itu tidak bisa tiba-tiba dihilangkan atas nama kedermawanan semata," lanjutnya.


Fatia lantas menyebut kelalaian Irjen Eko menunjukkan adanya potensi relasi antara pihak-pihak yang membuat Irjen Eko percaya pada sumbangan pihak Akidi Tio. 


Menurutnya, relasi itulah yang seharusnya ditelusuri oleh pihak kepolisian.


"Namun kelalaian Kapolda Sumsel di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi relasi di antara mereka yang membuat Kapolda percaya begitu saja. Relasi itulah yang perlu diperdalam oleh Propam karena bisa jadi ada conflict of interest di sana," ucapnya.


Dia pun meminta pihak kepolisian menelusuri alasan Irjen Eko percaya pada apa yang dikatakan Heryanty. 


Menurutnya, profesionalitas dan penggunaan wewenang harus jadi fokus utama.


"Betul, profesionalitas dan penggunaan wewenang perlu jadi fokus utamanya," ujarnya. [Democrazy/okz]