Dua Elite PDIP Soroti Kinerja Jokowi, Pengamat: Mereka Khawatir Panggung Politik Dikuasai PKS & Demokrat Sepenuhnya | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Selasa, 03 Agustus 2021

Dua Elite PDIP Soroti Kinerja Jokowi, Pengamat: Mereka Khawatir Panggung Politik Dikuasai PKS & Demokrat Sepenuhnya

Dua Elite PDIP Soroti Kinerja Jokowi, Pengamat: Mereka Khawatir Panggung Politik Dikuasai PKS & Demokrat Sepenuhnya

Dua Elite PDIP Soroti Kinerja Jokowi, Pengamat: Mereka Khawatir Panggung Politik Dikuasai PKS & Demokrat Sepenuhnya

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Muhammad Mualimin menanggapi dua politisi PDIP yakni Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu yang menyoroti kinerja Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan covid-19 di Indonesia.


Menurut pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) ini, kritikan dua kader PDIP sebenarnya adalah skema yang sudah disiapkan dengan rapih.


“Politisi PDIP mulai kritik pemerintah untuk kamuflase, supaya kesannya tidak hanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mulai mengkritik,” ujar Mualimin.


Ia pun menjelaskan, jika hanya Ketua DPR RI Puan yang mengkritik maka hal itu akan terlihat janggal karena selama ini PDIP diam saja.


“Maka anggota DPR RI lain, harus menemani Puan melontarkan koreksi dan yang paling mungkin dari rekan se-partai,” tuturnya, Selasa 3 Agustus 2021.


Pasalnya, kata Mualimin, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu adalah anak buah dari Ketua Umum PDIP Megawati yang merupakan ibu Puan Maharani.


Selain itu, menurut Mualimin, PDIP mulai menyoroti dan melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi lantaran mereka takut panggung kritik dikuasai partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.


“Kenapa PDIP mulai mengkritik Jokowi? Karena, takut panggung kritik ditempati Partai Demokrat dan PKS yang oposisi,” ungkapnya.


Sebelumnya, politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi covid-19.


Effendi mengatakan bahwa jika meruju) pada Undang-Undang (UU), maka Indonesia seharusnya masuk fase lockdown.


Akan tetapi, Effendi menyayangkan pemerintah malah memberlakukan kebijakan lain mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Kader PDIP ini pun menduga bahwa di awal pandemi, Pemerintahan Jokowi mungkin mempertimbangkan sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi.


“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu,” ujarnya. [Democrazy/pkr]