Begini Klarifikasi DPRD Kota Tangerang Soal Pembuatan Baju Dinas Louis Vuitton | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Selasa, 10 Agustus 2021

Begini Klarifikasi DPRD Kota Tangerang Soal Pembuatan Baju Dinas Louis Vuitton

Begini Klarifikasi DPRD Kota Tangerang Soal Pembuatan Baju Dinas Louis Vuitton

Begini Klarifikasi DPRD Kota Tangerang Soal Pembuatan Baju Dinas Louis Vuitton

DEMOCRAZY.ID - Pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang tengah ramai dibahas oleh masyarakat. 


Pasalnya, baju-baju dinas anggota DPRD tersebut menggunakan bahan baju merek-merek mewah, seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown.


Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang mencapai Rp 675 juta. 


Tak hanya itu, terdapat anggaran belanja ongkos jahit pakaian Dewan hingga mencapai Rp 600 juta.


Memang dalam situs tersebut tidak tampak keterangan merek pakaian dinas dengan harga ratusan juta tersebut. 


Namun baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Hadi Sudibjo. 


Adapun bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.


Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo pun angkat suara terkait ramainya pengadaan baju dinas bermerek tersebut. 


Dia menyebut pihak DPRD Kota Tangerang sebetulnya tidak pernah menunjuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas tersebut.


"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang," kata Gatot saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).


Gatot pun mengaku bingung lantaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini baru ramai setelah pemenang tender sudah diumumkan. 


Dia juga mengaku heran lantaran seluruh DPRD kabupaten/kota hingga provinsi seluruh Indonesia juga melakukan pengadaan ini.


"Kita DPRD nggak pernah nyebut merek, itu yang perlu kita luruskan dari awal, kedua bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses, karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali, seluruh DPRD Kabupaten Kota se Indonesia juga mengadakan, termasuk DPRD Provinsi, dan untuk asas keadilan tolong dicek juga dong," jelasnya.


Gatot lantas mengungkap sebetulnya DPRD Kota Tangerang terbuka ketika ada pihak yang mempersoalkan atau memberi masukan saat proses lelang pengadaan. 


Dia menyebut beberapa pengadaan juga sempat dibatalkan saat proses lelang.


"Saya kasih contoh ketika kendaraan saya Camry, itu 2 kali gagal lelang, tapi karena ada yang mengingatkan, saat proses, ya saya batalkan, tapi dipersoalkan ketika proses, kemudian juga sama Gedung DPRD Rp 40 miliar, jadi kami terima kasih atas masukannya gitu, cuma kadang kita bingung kenapa ramai dan diramaikan saat ada pemenang lelang, bukan saat proses lelang," ucapnya.


Lebih lanjut, Gatot menyebut proses lelang pengadaan baju tersebut berlangsung 2 minggu yang lalu. 


Saat itulah, kata dia, tidak ada pihak yang mempersoalkan.


"Nggak denger ada komplain apa-apa, ini sekitar minggu minggu kemarin, 2 minggu-an lah, bisa dicek ya, pokonya pasca pengumuman itu baru ramai, bukan proses lelang, jadi sudah tampil ada pemenang itu baru ramai. Saat itu ada penawaran dari berbagai macam orang, biasa aja, nggak ada hiruk pikuk gini ,makanya saya bingung ada apa ya," sebutnya.


Dia sekali lagi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan atau menyebut merek terkait pengadaan baju dinas tersebut. 


"Kita DPRD tidak pernah menyebut merek, kebebasan itu anggaran diperlukan, mungkin saja analisis saya ketika mengajukan penawaran spesifikasi, bisa aja dari situ, makanya saya bilang dari kemarin LPSE dicek, sekretariat dicek, hal teknis kita nggak urusin, bukan lempar tanggung jawab, tapi kita nggak urusin hal teknis DPRD," imbuhnya. [Democrazy/kmp]