DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak pernah alergi terhadap kritikan.
Sejak awal, kata dia, Jokowi selalu terbuka terhadap semua kritik dan masukan.
Pernyataan Ali Ngabalin itu sekaligus merespons rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintahan Jokowi tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah.
"Kan dari awal sudah begitu sikap presiden, sejak awal, sejak dulu presiden membuka diri untuk menerima kritik, memberikan saran, masukan yang konstruktif, bukan hujatan, bukan cacian, nyinyiran, bukan fitnah," kata Ngabalin saat dihubungi, Jumat (27/8).
Ali Ngabalin menegaskan Jokowi tidak alergi terhadap kritik dan sangat rindu untuk dikritik.
"Bahkan beliau rindu untuk dikritik. Karena presiden yakini benar bahwa kritik adalah nutrisi untuk beliau bisa jawab dengan berbagai macam program-program yang konkret," tuturnya.
Ali Ngabalin mengaku heran MUI mengulang-ulang pernyataan yang sebetulnya sudah ditegaskan oleh Jokowi.
Ia pun meminta orang-orang yang masih berpolitik di MUI untuk masuk ke partai politik.
"Siapa saja pengurus MUI yang suka berpolitik, lebih bagus masuk parpol, lebih enak. Jadi dia lebih leluasa mengontrol, karena lembaga Majelis Ulama Indonesia bukan lembaga pengontrol pemerintah," ujar Ngabalin.
"Kan sudah dari awal presiden ngomong, membuka diri, membuka kritik, masukan. Kenapa masih diulang-ulangi, apa maksudnya, kenapa bilang istilahnya alergi terhadap kritik," paparnya menambahkan.
MUI telah meminta kepada pemerintahan Presiden Jokowi agar tak alergi terhadap kritik dari masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah.
Hal itu disampaikan dalam dokumen Taujihat Kebangsaan MUI Tahun 2021 yang dibagikan oleh Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kamis (26/8).
"Kepada Pemerintah diharapkan tidak alergi/ apriori terhadap kritik dan pikiran berbeda dari masyarakat," kata Amirsyah dalam Taujihat MUI tersebut.
Amirsyah menilai kaum kritis saat ini sudah mengkristal karena pemerintah kerap menggunakan pendekatan represif atau menggunakan hukum sebagai instrumen pembungkaman. [Democrazy/cnn]
