DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mahasiswa-mahasiswa dari BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB telah mengikuti rapat bareng Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Pandjaitan.
Kini mereka mengungkapkan penjelasan pertimbangan kehadiran mereka dalam rapat soal penanganan COVID-19 itu.
Penjelasan disampaikan BEM UI, BEM KM UGM, BEM Uniar, dan KM ITB lewat keterangan pers tertulis, Kamis (5/8/2021).
Pertemuan digelar secara virtual pada Selasa (3/8) kemarin, pukul 12.30 WIB.
Pertemuan digelar secara virtual. Berikut ini pihak perwakilan BEM yang hadir:
- Ketua BEM UI Leon, Alvinda Putra
- Ketua BEM KM UGM, Muhammad Farhan
- Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Hanif Ihsan Syuhada
- Ketua BEM Unair, Risyad Fahlefi
Selain unsur mahasiswa, rapat koordinasi penanganan COVID-19 terkait testing dan tracing ini dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para gubernur hingga para profesor berbagai universitas.
Sebelum hadir pada rapat virtual itu, BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB menyatakan dihubungi terlebih dahulu oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Pandjaitan, 3 Agustus.
Berikut penjelasan mereka yang mendasari kehadiran dalam rapat itu.
Setelah mempertimbangkan kami memutuskan untuk hadir dengan alasan berikut:
1. Memberikan kritik solutif kepada pemerintah untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19 agar bermanfaat bagi masyarakat terdampak
2. Menyampaikan kajian dan rekomendasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yang telah disusun bersama
3. BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB akan terus memberikan kritik solutif dalam mengawal implementasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Leon Alvinda Putra (Ketua BEM UI) selaku perwakilan dari semua BEM yang hadir di rapat itu menyampaikan beberapa kritik, yakni:
1. Perlunya peningkatan jumlah tracer COVID-19 yang bisa dilakukan dengan pelibatan mahasiswa dalam penambahan tenaga digital tracer.
2. Pelibatan mahasiswa perlu dilengkapi dengan pembimbingan, perlindungan, dan apresiasi yang jelas serta pengintegrasian dengan program Kampus Merdeka untuk mengurangi beban akademik relawan.
3. Adanya perbaikan koordinasi antara Dinas Kesehatan Daerah dan program relawan seperti Relawan COVID-19 sehingga tidak ada lagi relawan tracer yang belum dapat bekerja akibat belum ditempatkan oleh Dinas Kesehatan terkait di Puskesmas, pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan kerelawanan ini berjalan.
4. Perlunya standardisasi kualitas tracer di Puskesmas dengan pelatihan sumber daya manusia dan komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak ada perbedaan standar tracing di lapangan.
5. Perluasan akses testing gratis dengan cara memperbaiki dan memasifkan contact tracing sehingga testing gratis tepat sasaran dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terpapar. [Democrazy/smg]
