DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi turut menanggapi perihal kondisi utang Indonesia yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan.
Melalui akun Twitter pribadinya @AdhieMassardi, ia menyebut bahwa kondisi utang Indonesia saat ini mirip dengan sindikat pinjaman online (pinjol) yang kini tengah marak beredar di masyarakat.
Dalam unggahannya, Adhie lantas menantang para ekonom yang bisa membantah pernyataannya yang menyamakan utang negara dengan pinjaman online tersebut.
"POTRET UTANG NKRI▪︎adakah ekonom yg bisa bantah bahwa "Sindikat Pinjol yg Jerat Masyarakat" ini mirip dengan situasi rakyat Indonesia yg terjerat utang lebih dari Rp 11.000 T...?" tulisnya dilansir dari akun Twitter @AdhieMassardi pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Lebih jauh, Adhie lantas mengungkapkan bahwa utang negara di masa pemerintahan Jokowi saat ini disertai dengan teror pengambilalihan sumber daya alam (SDA) dan intervensi kebijakan.
"Bonus ancamannya teror pengambilalihan SDA & Mineral plus Kebijakan," ujarnya.
"Negara terjebak pinjol," tambahnya.
Tak berhenti diisitu, Adhie lantas menilai bahwa jumlah utang negara yang terus bertambah hanya dilandasi oleh nafsu, bukan didorong oleh kebutuhan yang dapat menstimulus perekonomian di dalam negeri.
"PRAKTEK UTANG yg dilandasi nafsu dan bukan kebutuhan sebagai pendorong (stimulus) pertumbuhan ekonomi kurang lebih sama di mana-mana," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yakin pemerintah dapat membayar tunggakan utang asal warga bayar pajak.
Sri menyebutkan, tunggakan yang diambil pemerintah untuk menutupi defisit fiskal lantaran berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi Covid-19.
“Meskipun kita menghadapi dan penerimaan negara merosot, oleh karena itu kita harus mengalami defisit dan beruang, namun kita yakin bisa membayar pajak apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” kata Sri dalam acara Pajak Bertutur 2021, Tabu, 25 Agustus 2021.
Ia juga akan melanjutkan sejumlah upaya dan langkah reformasi pajak untuk mendorong penerimaan pajak tahun depan yang dalam RAPBN 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.262,9 triliun.
“Untuk reformasi perpajakan kita terus melakukan baik administrasi, SDM, ICT, dan dari sisi enforcement, untuk meningkatkan kepatuhan,” ujarnya. [Democrazy/skp]
