Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Ditangguhkan, Para Pendukungnya Ngamuk Nyalahin Demokrat | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Sabtu, 07 Agustus 2021

Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Ditangguhkan, Para Pendukungnya Ngamuk Nyalahin Demokrat

Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Ditangguhkan, Para Pendukungnya Ngamuk Nyalahin Demokrat

Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Ditangguhkan, Para Pendukungnya Ngamuk Nyalahin Demokrat

DEMOCRAZY.ID - Akun Twitter mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean mendadak ditangguhkan hingga tidak dapat diakses lagi.


Menurut pegiat media sosial, Chusnul Chotimah Ferdinand sudah membuat akun baru dengan nama @FerdinandHaean1, dari yang sebelumnya @FerdinandHaean3.


Akan tetapi, tak lama setelah dibuat dan diinfomasikan Chusnul, akun Twitter baru Ferdinand itu kembali ditangguhkan.


Chusnul pun menduga bahwa ada pihak-pihak yang tak senang dengan cuitan-cuitan Ferdinand soal dugaan korupsi di DKI Jakarta.


“Sepertinya ada yang panas dengan tweet-teweet dia terkait dugaan korupsi di DKI,” katanya melalui akun ChusnulCh__ pada Sabtu, 7 Agustus 2021.


Ditelusuri di kolom komentar, beberapa netizen juga nampak setuju dengan pendapat Chusnul.


“Ada yang kebakaran jenggot,” kata K444Dhek.


“Yang baru @FerdinandHaean1 juga disuspend, nih pasti kerjaan bemokarat. Jadi keduanya gak bisa diakses,” kata CeciliaSuwanda1.


“Waduh bang ada yang atut berat ama ei abang @FerdinandHaean3 , sibiru mercy apa wan gabud ya. Weleh weleh,” kata Arya_gunawan.


Dipantau sebelumnya, Ferdinand beberapa kali mencuit masalah kelebihan bayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Ia bahkan sempat meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk mengadakan interpelasi mengusulkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan


“Bagaimana ini Mas Prasetyo Edi, sudahlah adakan interpelasi, usulkan pemberhentian Gubernur yang tak bisa kerja ini,” katanya melalui akun Twitter FerdinandHaen3 pada Sabtu, 7 Agustus 2021.


Adapun usulan Ferdinand ini dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyalurkan KJP Plus kepada siswa yang sudah lulus sekolah senilai Rp2,3 miliar.


“Sudah terlalu banyak APBD terbuang dan itu merugikan negara alias dugaan korupsi,” kata Ferdinand. [Democrazy/kpr]