DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Melalui Menteri Keuangan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada 2022, yaitu sebesar tujuh hingga delapan persen yang dinilai terlalu optimis dan sulit dicapai.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS Hermanto menilai bahwa pemerintah harus realistis dalam merencanakan kerangka ekonomi makro dengan mempertimbangkan faktor utang yang semakin membengkak setiap tahunnya.
Merespons usulan APBN 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Juli 2021, Hermanto mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya.
“Pertumbuhan ekonomi tujuh hingga delapan persen sangat sulit tercapai di tengah sumber pembelanjaan APBN yang berasal dari utang akibat kebijakan defisit anggaran,” ucapnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS itu menyebutkan kemampuan keuangan pemerintah sangat lemah dengan jadwal pembayaran utang yang diliputi ketidakpastian.
Oleh karena itu, Indonesia berpotensi masuk dalam debt trap (perangkap utang).
Menurutnya, utang merupakan jalan pintas tapi menjadi jalan panjang dan berliku.
“Utang merupakan jalan pintas untuk mendapatkannya, tetapi menjadi jalan panjang dan berliku untuk pembayarannya,” katanya yang dikutip dari Fraksi PKS, Rabu, 7 Juli 2021.
Kebijakan defisit anggaran yang diterapkan pemerintah berakibat pada penumpukan utang dalam jangka panjang.
Ia menilai bahwa utang negara saat ini menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan publik akan menilai bahwa rezim yang berkuasa mewarisi utang kepada generasi berikutnya.
“Bila tidak dapat dilunasi, maka menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Publik akan menilai rezim mewarisi utang bagi generasi berikutnya,” kata Hermanto.
Ia mengeluhkan, sejauh ini utang hanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek mercusuar padat modal minus trickle down effect (dampak tetesan ke bawah).
“Utang sangat minim dialokasikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, program padat karya untuk membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran akibat hilangnya pekerjaan baik perkotaan maupun pedesaan akibat pandemi Covid-19,” tutur Hermanto.
Hermanto meminta agar kerangka ekonomi makro yang disusun pemerintah disertai strategi implementasi yang jelas dan kokoh kearah sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.
“Memperhatikan infrastruktur pertanian, nelayan, penguatan anggaran pedesaan, mengatasi kelangkaan pupuk, menyerap hasil panen raya petani, perbaikan lingkungan hidup, mencegah kebakaran hutan serta penguatan modal UMKM dan Koperasi,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengatasi masalah dampak Covid-19 yang diderita rakyat dengan APBN 2022.
“Pemerintah dengan APBN 2022 itu harus sudah bisa mengatasi masalah dampak covid-19 yang diderita rakyat saat ini,” ucapnya. [Democrazy/kry]
