Tanggapi Julukan Baru Ma'ruf Amin 'The King of Silent', Wasekjen PKB: Wapres Kan Memang Harus Silent | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 07 Juli 2021

Tanggapi Julukan Baru Ma'ruf Amin 'The King of Silent', Wasekjen PKB: Wapres Kan Memang Harus Silent

Tanggapi Julukan Baru Ma'ruf Amin 'The King of Silent', Wasekjen PKB: Wapres Kan Memang Harus Silent

Tanggapi Julukan Baru Ma'ruf Amin 'The King of Silent', Wasekjen PKB: Wapres Kan Memang Harus Silent

DEMOCRAZY.ID - Wasekjen PKB Syaiful Huda tidak masalah Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dijuluki 'King of Silent' oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes). 


Huda menyebut Ma'ruf memiliki peran tersendiri dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air.


"Ya saya kira kalau kritik sah-sah saja, nggak ada masalah. Saya kira publik sah untuk menilai, publik sah untuk melakukan kritik," kata Huda kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).


Huda menilai Ma'ruf selalu menjalankan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 


Misalnya, soal ekonomi syariah dan otonomi daerah.


"Terus kemudian soal beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Beliau ngomong itu, otonomi daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kewenangan pemerintah daerah untuk mengawal COVID ini," sebut Huda.


"Pokoknya begini, selama mandat, fungsi yang diberikan oleh Presiden selama ini, Kyai Ma'ruf jalan, termasuk ekonomi syariah, beliau kan getol banget," imbuhnya.


Lebih lanjut, Huda menilai tidak salah jika Ma'ruf Amin hanya memberikan perspektif agama dalam penanganan pandemi Corona saat ini. 


Dia menyebut Ma'ruf ulama yang kebetulan menjadi Wakil Presiden.


"Kritik dari teman-teman BEM Unnes bahwa Kiai Ma'ruf hanya memberikan perspektif legitimasi agama, ya memang salah satu fungsi beliau ya, beliau lama. Jadi tidak ada yang salah menurut saya. Tidak ada yang salah ketika Kyai Ma'ruf memberikan legitimasi keagamaan atas kebijakan pemerintah, tidak ada yang salah. Karena kan beliau posisinya sebagai ulama, sebagai individu yang kebetulan jadi Wakil Presiden," paparnya.


Syaiful Huda justru mempertanyakan maksud BEM KM Unnes menyebut Ma'ruf Amin terlihat diam. 


Menurut Ketua Komisi X DPR RI itu, sudah tradisi Jokowi menyerahkan tongkat komando ke Menko untuk mengawal sebuah kebijakan.


"Yang lain, saya tidak tahu yang dimaksud terlibat langsung itu apa ya? Kalau ditanya levelnya tidak me-lead COVID langsung, kan tidak tradisinya Pak Jokowi. Tradisinya Pak Jokowi menyerahkan ke Menko, dari dulu itu. Kebetulan sekarang kan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi) ya, selain Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto)," tutur Huda.


Dia pun menyebut Wapres RI memang harus 'silent'. 


Sebab, sebut Huda, Indonesia juga menganut sistem presidensial.


"Prinsipnya oke, tidak ada masalah 'king of silent' itu, nggak ada masalah. Memang Wakil Presiden harus silent. Kalau nggak tabrakan nanti. Karena negara ini sistemnya presidensial," pungkas anggota DPR dapil Jawa Barat VII itu.


Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat julukan sindiran 'King of Silent' dari BEM KM Unnes. 


Ma'ruf dinilai absen dan diam dalam keadaan genting seperti ini.


Kritik BEM KM Unnes disampaikan melalui sebuah konten yang diunggah akun Instagram BEM KM Unnes, Selasa (6/7/2021). 


Dalam unggahan tersebut, tampak foto Ma'ruf Amin bersanding dengan Jokowi dan di bawahnya ada foto Puan Maharani. Di bawah nama Ma'ruf tertulis 'King of Silent'. [Democrazy/mmr]