DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat gelar King of Lip Service dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), kali ini mahasiswa pun memberi gelar kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Kritikan kepada kedua tokoh nasional tersebut kali ini datang dari BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui akun instagram @bemkmunnes, Selasa malam, 6 Juli 2021.
Dalam unggahannya, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent'.
Sedangkan Puan disebut 'The Queen of Ghosting'.
BEM Unnes menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 karena penyebarannya kini sudah tidak terkendali di mana kasus harian mencapai di atas 20 ribu dalam sepekan terakhir.
"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulis keterangan BEM Unnes.
"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi," lanjutnya.
Mereka menyatakan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.
Bahkan saat Ma'ruf Amin beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19," tutur BEM Unnes.
Sementara terkait kritikan terhadap Puan Maharani, BEM Unnes menyatakan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi.
Namun beberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.
"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," jelas BEM Unnes.
BEM Unnes pun kembali mengeritik keras Presiden Jokowi hingga menyebutnya kurang becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis BEM Unnes.
