Soroti Keputusan Kontroversial Vaksin Berbayar, DPR: Anggaran Rp97 T Buat Apa? | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 12 Juli 2021

Soroti Keputusan Kontroversial Vaksin Berbayar, DPR: Anggaran Rp97 T Buat Apa?

Soroti Keputusan Kontroversial Vaksin Berbayar, DPR: Anggaran Rp97 T Buat Apa?

Soroti Keputusan Kontroversial Vaksin Berbayar, DPR: Anggaran Rp97 T Buat Apa?

DEMOCRAZY.ID - Kebijakan pemerintah yang memperjualbelikan vaksin COVID-1 9 melalui cucu perusahaan BUMN, Kimia Farma Diagnostika mulai hari ini, Senin (12/7/2021) menuai pro kontra di masyarakat termasuk juga politisi Senayan.


Seperti Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad akan mempertanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) soal alokasi Rp97 triliun dalam APBN 2021 untuk anggaran kesehatan termasuk pembelian vaksin. 


Apakah kebijakan ini untuk menghemat biaya. 


"Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang penggunaan APBN 2021 senilai Rp97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin, apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan negara di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?" ujar Kamrus kepada wartawan, Senin (12/7/2021).


Politikus Partai Gerindra ini memgingatkan bahwa konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan negara untuk "Melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".


"Program Presiden Jokowi tentang percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok nusantara harus didukung oleh seluruh pembantunya," tegasnya.


Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta ini menambahkan sejumlah manuver Menteri BUMN dalam 2 pekan ini menarik dicermati, antara lain polemik obat ivermectin, permintaan dana APBN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesat Rp72,4 triliun untuk suntikan BUMN, hingga jual eceran vaksin Kimia Farma. 


"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu," tukas Kamrus. [Democrazy/pdt]