DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat suara soal polemik kartu kredit pejabat BUMN yang dipermasalahkannya.
Dia menegaskan tidak mempermasalahkan limit kartu kredit jajaran direksi dan komisaris Pertamina, melainkan etika dan pengawasan penggunaan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Ahok, sulit mempercayakan uang negara apabila uang kecil dari fasilitas negara saja jebol.
"Saya bukan persoalkan limit, saya persoalkan kalau uang kecil saja Anda tidak bisa beretika memakainya, tidak bisa dipercaya, bagaimana uang besar yang miliaran dolar?" ujarnya dalam sebuah rekaman webinar seperti dikutip seizin Ahok, Kamis (8/7).
Ahok mengaku sudah berulang kali meminta direksi Pertamina untuk menjadi kepala yang lurus.
Ia juga meyakini jajaran Pertamina tidak akan berani macam-macam bila perseroan dimpimpin oleh jajaran yang bersih.
"Saya pesan sama direktur semuanya, saya bilang kalau kepalanya lurus, bawahnya enggak berani. Sebagusnya manusia apapun kalau kontrolnya enggak bagus, bisa rusak dia," imbuhnya.
Eks gubernur DKI Jakarta ini menambahkan harus ada sistem yang dapat melakukan kontrol secara ketat.
Sebelumnya terjadi polemik antara Ahok dan jajaran BUMN lainnya usai ia mengusulkan penghapusan kartu kredit petinggi Pertamina.
Ia menyebut penghapusan dilakukan demi penghematan mengingat limit yang diberikan cukup fantastis.
Ia mengaku limit yang ia terima selaku Komut mencapai Rp30 miliar.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut ia telah mengecek dan berdasarkan penelusurannya, limit kartu kredit di BUMN hanya Rp50 juta hingga Rp100 juta dan penggunaannya hanya diperbolehkan untuk keperluan perusahaan.
"Saya sudah cek, di beberapa BUMN. Saya juga sudah cek ke Pertamina. Menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar, baik untuk direksi maupun komisaris," terang Arya. [Democrazy/cnn]
