DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyatakan setuju apabila penerapan PPKM Darurat diperpanjang untuk menekan penyebaran Covid-19.
Namun harus dengan sejumlah catatan, salah satunya pendistribusian bantuan sosial kepada rakyat yang harus disegerakan.
Pernyataan Rahmad Handoyo tersebut menanggapi adanya skenario terburuk penerapan PPKM Darurat diperpanjang 6 pekan.
"Saya kira sependapat setuju PPKM Darurat untuk diperpanjang. Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang," kata Handoyo kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Bukan tanpa sebab, Handoyo mendukung PPKM Darurat diperpanjang.
Pasalnya, kata dia, jika dilihat tingkat penyebaran virus masih tinggi, rumah sakit masih penuh hingga sebaran zona merah justru makin luas.
Namun, Handoyo mengingatkan sebelum memperpanjang PPKM Darurat ada sejumlah catatan yang harus dijadikan bahan evaluasi.
Menurutnya, pemerintah juga harus segera memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM Darurat.
"Kepada pemerintah kita sampaikan bantuan yang dalam jangka pendek ini untuk diterimakan kepada masyarakat bantuan sosial tunai itu mohon itu bisa tepat sasaran benar-benar yang menerima mendapat hak karena mengalami kesulitan secara ekonomi menerima bantuan sosial dari negara," tuturnya.
Lebih lanjut, Handoyo menekan juga soal Vaksinasi harus lebih digencarkan.
Menurutnya, pemerintah harus lebih memikirkan strategi agar proses vaksinasi justru masyarakat berkerumun.
"Jadi solusinya adalah perbanyak spot-spot vaksin bisa melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah kemudian mekanisme jangan sampai kerumunan. Kemudian kepolisian TNI hampir di setiap kecamatan ada," tandasnya.
Perpanjangan 6 Minggu
Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu.
Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).
Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 31 triliun. [Democrazy/lhd]
