DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengatur keuntungan dari penjualan tiap dosis Vaksin Gotong Royong yang dibeli Badan Usaha.
Pemerintah menunjuk PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.
Mengutip keterangan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, harga yang ditetapkan untuk satu dosis Vaksin Gotong Royong adalah Rp321.660.
Harga tersebut sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen atau Rp64.332 dan biaya distribusi franco kabupaten/kota.
Namun, belum termasuk dengan pajak pertambahan nilai (PPN).
Sementara tarif maksimal pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp117.910 per dosis.
Harga itu sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen namun belum termasuk pajak penghasilan (PPh).
Terlepas dari itu, program Vaksin Gotong Royong tak sedikit mendapatkan kritik dari masyarakat.
Salah satunya dari koalisi warga pemerhati penanganan wabah, LaporCovid-19, yang menilai program Vaksin Gotong Royong berbayar sebagai bentuk inkonsistensi dan kebohongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Praktik seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi," tulis LaporCovid-19 dalam rilisnya.
"Hal ini juga jelas sebuah bentuk kebohongan dan inkonsistensi nyata dari janji Presiden Joko Widodo yang menyatakan pada Desember 2020 lalu bahwa Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat."
Teranyar, Kimia Farma mengumumkan penundaan pelayanan Vaksin Gotong Royong individu yang semula akan dimulai hari ini, 12 Juli 2021 sampai waktu yang belum bisa ditentukan.
Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, animo masyarakat sangat besar untuk mendorong kekebalan komunal lebih cepat lewat program Vaksin Gotong Royong individu. [Democrazy/ftr]
