Vaksin Terpakai Belum Ada 50 Persen Tapi Banyak Daerah Kehabisan Stok, Anggota DPR: Sisanya Menumpuk di Mana? | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 18 Juli 2021

Vaksin Terpakai Belum Ada 50 Persen Tapi Banyak Daerah Kehabisan Stok, Anggota DPR: Sisanya Menumpuk di Mana?

Vaksin Terpakai Belum Ada 50 Persen Tapi Banyak Daerah Kehabisan Stok, Anggota DPR: Sisanya Menumpuk di Mana?

Sebut Vaksin Terpakai Belum Ada 50 Persen Tapi Banyak Daerah Kehabisan Stok, Anggota DPR: Sisanya Menumpuk di Mana?

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, vaksin Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 137 juta dosis.


Tetapi berdasar data yang ada, baru 54 juta dosis yang telah digunakan.


“Artinya belum 50 persen, sisa dosis yang ada masih menumpuk entah di mana?” ucap Baidowi dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).


Karena itu, pria yang akrab disapa Awiek ini mendorong Pemerintah mencari solusi dan melakukan pecepatan vaksinasi Covid-19.


Terlebih, masih banyak daerah yang kehabisan stok vaksin.


“Ini menunjukkan fakta yang kontradiktif. Masyarakat membutuhkan vaksin, sementara stok vaksin yang ada justru menumpuk tidak terserap,” tegasnya.


Awiek juga juga menyinggung target 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi.


Namun ternyata, hal itu ia nilai tidak berjalan mulus akibat sejumlah kendala.


Sejumlah kendala itu antara lain, jumlah nakes dan sukarelawan vaksinator yang tidak memadai.


Selanjutnya pola distribusi, hingga birokrasi yang berbelit.


Libatkan Anggota DPR


Di sisi lain, sambungnya, terdapat penolakan vaksin dari masyarakat akibat terpengaruh informasi hoaks.


Karena itu, tidak ada kata lain bagi pemerintah yang harus mencari terobosan.


“Yakni melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pejabat untuk menyosialisasikan informasi yang benar tentang vaksin,” tuturnya.


Terkait pelibatan TNI-Polri dalam vaksinasi Covid-19, Awiek menilai itu sudah cukup bagus.


Akan tetapi, akan lebih massif lagi jika ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk juga anggota DPR di dapil masing-masing.


“Anggota DPR bisa memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, tentunya dengan standar yang ketat termasuk ketersediaan nakesnya,” tandasnya. [Democrazy/jpn]