DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar belum lama ini turut menanggapi terkait kebijakan pemerintah, yang mengadakan vaksinasi berbayar atau Vaksin Gotong Royong Individu.
Vaksin Gotong Royong Individu yang disediakan Kimia Farma tersebut merupakan vaksin Sinopharm, yang telah ditetapkan harganya sebesar Rp439.570 per dosisnya.
Mengetahui hal tersebut, Gus Umar menilai bahwa ucapan dari Presiden Jokowi selalu tak sesuai.
Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 akan digratiskan untuk masyarakat, tanpa terkecuali.
"Selalu Gak konsisten ucapannya," kata Gus Umar dilansir dari akun Twitter @Umar_Chelsea_75 pada Senin, 12 Juli 2021.
Namun kini, pemerintah memutuskan untuk menetapkan vaksinasi dilakukan secara berbayar.
Di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19, pemerintah malah menjual vaksin kepada masyarakat.
"Skrg vaksin dijual buat rakyat. Panik Gak? Panik Donk," ucapnya.
Tak berhenti disitu, Gus Umar juga menyebut Jokowi gokil lantaran sebelumnya orang nomor satu RI tersebut menegaskan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Namun kini, pemerintah menetapkan bahwa vaksinasi berbayar. "Tahun lalu pakde bilang gratis skrg bayar. Pakde emang gokil banget," ujarnya.
Pemerintah telah mengadakan program vaksinasi berbayar atau vaksin gotong royong individu untuk masyarakat.
Vaksin berjenis Sinopharm yang tersedia di PT Kimia Farma Diagnostika tersebut dihargai sebesar Rp439.570 per dosis, dan bila perorangan harus di injeksi sebanyak dua kali, maka paket lengkapnya menjadi seharga Rp879.140 per individu.
Untuk tahap pertama penyaluran, PT Kimia Farma Diagnostika menyediakan 40.000 dosis vaksin gotong royong individu di enam kota Jawa hingga Bali.
Kendati demikian, vaksinasi berbayar itu menurut Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra bersifat opsional. Dengan kata lain, masyarakat tak diwajibkan untuk membeli vaksin tersebut.
"Vaksinasi ini opsional, tidak wajib, masyarakat bisa memilih karena tidak semua orang bisa terdaftar di badan usaha atau badan hukum," ucap Agus Chandra. [Democrazy/mgh]
