DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lonjakan kasus Covid-19 tentu berpengaruh pada sejumlah hal di Indonesia. Bahkan, karena dianggap gagal menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menerus didesak mundur oleh masyarakat.
Desakan tersebut membuat berbagai tagar di Twitter menjadi trending. Salah satunya tagar #BapakPresidenMenyerahlah yang menjadi trending topic pada Rabu, 7 Juli 2021.
Tak lama tagar tersebut bergema, tagar pembelaan terhadap Jokowi pun muncul, yakni tagar #JokowiAtasiPandemi.
Tagar ini mulai ramai digunakan pada Minggu, 11 Juli 2021.
Lantas, tagar pembelaan tersebut dinilai oleh sejumlah pihak adalah usaha buzzer untuk membela Jokowi.
Tanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, untuk apa istana mengerahkan buzzer dalam permasalahan ini.
“Ya kita gak pernah mampu untuk menemukan sebetulnya cara baik dari istana, ngapain istana ngerahin buzzer lagi,” ucapnya dilansir melalui Youtube Rocky Gerung Official, Minggu, 11 Juli 2021.
Karena, kata dia, Covid-19 hanya memiliki dua pilihan, yakni turunkan pandemi atau turunkan presiden.
“Karena bagi Covid, pilihannya cuma dua, turunkan pandemi atau turunkan presiden, kan cuma itu intinya tuh,” sambung dia.
Rocky menjelaskan, turunkan presiden adalah kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mampu mengendalikan Covid-19.
“Turunkan presiden itu adalah kemarahan publik terhadap kebijakan yang tidak mampu untuk mengendalikan penambahan angka kematian,” tuturnya.
Namun, jika tidak mau hal itu terjadi, maka pemerintah harus menurunkan pandemi dengan cara lockdown.
“Atau dengan cara lain, ya turunkan pandemi, bagaimana caranya? Ya lockdown,” tandasnya.
Lebih lanjut, ahli filsuf ini mengatakan bahwa Covid-19 akan selesai dengan kebijakan bukan dengan kalimat-kalimat dari buzzer yang terus menerus membela presiden.
“Covid menunggu kebijakan, bukan ngoceh di media massa soal presiden bekerja,” terangnya.
Dia memprediksi, nantinya pasti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan disalahkan atas kondisi ini.
Padahal, jika dilihat yang sebenarnya gagal adalah Jokowi.
“Nanti Anies lagi disalahin. Padahal sebetulnya, dengan mudah misalnya, kalau kita berpikir agak masuk akal, ok Jokowi gagal, sudah kegagalan itu bukan lagi diafirmasi epidemiologis, dunia mengafirmasi itu, WHO sudah bilang, Presiden Jokowi gagal, kan kasarnya begitu,” terangnya.
Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk memberikan kewengan pada gubernur untuk bekerja di istana dan melakukan demisioner pada menteri.
“Nah mestinya ada evaluasi, misalnya beri Anies itu kewenangan, bersama dengan tiga gubernur misalnya untuk berkantor di istana. Jadi menteri-menteri lain demisionerkan saja, kalau belum mau demisionerkan presiden,” katanya.
Hal ini dilakukan agar publik percaya bahwa kepemimpinan masih ada, karena publik sudah tidak percaya pada Jokowi
“Ambil tiga gubernur, berkantor di situ supaya publik percaya bahwa ada kepemimpinan. Selama yang memimpin presiden, orang gak percaya, ini masalahnya,” pungkasnya. [Democrazy/knd]
