Pemerintah Tak Pernah Diskusikan Rencana Vaksin Berbayar, DPR: Ini Bakal Jadi Mainan 'Kelompok Berkepentingan' | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 12 Juli 2021

Pemerintah Tak Pernah Diskusikan Rencana Vaksin Berbayar, DPR: Ini Bakal Jadi Mainan 'Kelompok Berkepentingan'

Pemerintah Tak Pernah Diskusikan Rencana Vaksin Berbayar, DPR: Ini Bakal Jadi Mainan 'Kelompok Berkepentingan'

Pemerintah Tak Pernah Bicarakan Rencana Vaksin Berbayar, DPR: Ini Bakal Jadi Mainan 'Kelompok Berkepentingan'

DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir menyebut, pemerintah selama ini tidak pernah membicarakan rencana program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar bersama DPR. 


"Vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma mulai 12 Juli 2021 kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR," kata Anas dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021). 


Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, selama ini pemerintah bersama DPR hanya membicarakan soal vaksin gratis dan vaksin gotong royong. 


Vaksin gotong royong yang dimaksud adalah vaksin yang dibeli oleh para penguasaha untuk kemudian disalurkan kepada seluruh pegawainya secara gratis. 


Anas pun menilai program vaksinasi berbayar ini justru bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan vaksinasi Covid-19 digratiskan bagi seluruh rakyat Indonesia.


"Vaksin berbayar individual ini akan bikin kacau dan bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan serangan Covid," kata Anas.


Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetiyani mengamini pernyataan Anas tersebut. 


"Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," ujar Netty dalam keterangan tertulis. 


Senada dengan Anas, Netty pun menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya mencari keuntungan di tengah pandemi. 


Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan, vaksinasi untuk mengatasi pandemi merupakan tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya.


"Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ujar dia. [Democrazy/jga]