DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku Saadiah Uluputty, meminta Pemerintah untuk menghentikan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah-tengah penerapan PPKM Darurat.
Penolakan tegas Anggota Komisi IV DPR ini disampaikan karena saat pengetatan aktivitas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal China di Indonesia terus terjadi.
Di Maluku, seorang TKA asal China yang baru masuk kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, positif terinfeksi Covid-19.
TKA bernama Cao Changqin mendarat dan tiba di Kota Bula pada Minggu, 4 Juli 2021.
TKA tersebut diketahui terinfeksi virus Covid-19 ketika menjalani test swab antigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula pada 6 Juli 2021.
TKA China ini diharuskan untuk menjalani isolasi di RSUD Bula.
“Ini tragis. TKA seenaknya masuk di Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Di antara mereka ada yang terinfeksi virus Covid-19. Padahal kota Bula selama ini wilayah hijau,” ujar Saadiah Uluputty, kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).
Dia meminta, agar pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM.
Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia, menurutnya menunjukkan pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat.
“Secara tegas, pemerintah melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat. Masyarakat disuruh taat untuk mendukung program PPKM agar pandemi covid 19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka kran masuknya TKA China ke Maluku. Bahkan diantara TKA ada yang terinfeksi covid-19. Pemerintah tidak peka. Tidak punya empati," katanya.
Saadiah menyebut serangan Covid-19 gelombang dua pada dua pekan ini sangat dahsyat.
Bahkan, update kasus Covid-19 per Selasa (13/7/2021) tercatat Indonesia berada di peringkat pertama dalam kasus harian Covid-19.
“Statistika penambahan pasien karena Covid-19 kian meninggi. Sekarang malah peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona. Kebijakan PPKM dilakukan untuk mengendalikan penambahan kasus sudah benar. Tapi kebijakan PPKM dibuat tidak berdaya dengan masuknya TKA China ke Indonesia termasuk di Maluku,” ujarnya.
Ia menantang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menutup seluruh pintu yang memudahkan akses TKA untuk masuk ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalau mau PPKM sukses, jangan hanya menuntut masyarakat untuk taat. Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga harus berani mengambil sikap untuk menutup seluruh pintu masuk bagi TKA di Indonesia," kata Saadiah.
Penutupan akses bagi TKA, lanjut Saadiah, menjadi ukuran sikap adil pemerintah.
Menurutnya, jika Menko Kemaritiman dan Investasi tidak mampu bersikap adil dengan menutup akses untuk TKA masuk di Indonesia, sebaiknya Presiden mengambil kendali.
“Otoritas menutup akses bagi TKA ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sikap adil harus ditunjukan. Sebaiknya Presiden hadir untuk menegaskan sikap negara, menutup seluruh jalur masuk bagi TKA. Negara ini harus menunjukan empati-nya kepada rakyat," katanya. [Democrazy/dkp]
