DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Di Vietnam, di mana negara sedang berperang sengit secara online melawan perbedaan pendapat politik, "influencer" media sosial lebih cenderung menjadi tentara daripada selebriti.
Force 47, sebutan untuk unit perang informasi online tentara Vietnam, terdiri dari ribuan tentara yang ditugaskan untuk mengatur, memoderasi, dan menunggah konten di grup Facebook pro-negara, untuk mengoreksi "pandangan yang salah" di media sosial.
Menurut tinjauan Reuters terhadap laporan dan siaran media pemerintah tingkat provinsi oleh stasiun televisi resmi tentara, Force 47 sejak didirikan pada tahun 2016 membuat ratusan grup dan halaman Facebook, dan menerbitkan ribuan artikel dan konten pro-pemerintah.
Peneliti media sosial mengatakan kelompok itu mungkin jaringan pengaruh terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Kelompok ini sekarang memainkan peran penting dalam konflik intensif negara dengan Facebook.
Dikutip dari Reuters, 9 Juli 2021, sumber Facebook mengatakan perusahaan telah menghapus grup bernama "E47", yang telah memobilisasi anggota militer dan non-militer untuk melaporkan konten yang tidak mereka sukai ke Facebook dalam upaya untuk menghapusnya.
Sumber itu mengatakan kelompok itu terhubung dengan daftar kelompok Force 47 yang diidentifikasi oleh Reuters.
Seorang juru bicara Facebook mengonfirmasi bahwa beberapa grup dan akun dihapus pada hari Kamis karena mengkoordinasikan gerakan untuk melaporkan konten secara massal.
Sebuah sumber perusahaan mengatakan tindakan itu adalah salah satu pencopotan terbesar Facebook yang dimulai di bawah kebijakan pelaporan massalnya.
Tetapi banyak dari akun dan kelompok Force 47 yang diidentifikasi oleh Reuters tetap aktif karena mereka dioperasikan oleh pengguna dengan nama asli mereka, mereka tidak melanggar kebijakan Facebook, kata sumber Facebook.
Kementerian luar negeri Vietnam, yang menangani pertanyaan kepada pemerintah dari media asing, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pencopotan tersebut.
Tidak seperti di negara tetangga Cina, Facebook tidak diblokir di Vietnam, di mana ia memiliki 60 juta hingga 70 juta pengguna.
Ini adalah platform utama Vietnam untuk e-commerce dan menghasilkan sekitar US$1 miliar (Rp14,5 triliun) pendapatan tahunan untuk perusahaan.
Facebook juga telah menjadi platform utama untuk perbedaan pendapat politik. Facebook dan pemerintah Vietnam sering berselisih atas penghapusan konten yang dianggap "anti-negara".
Vietnam telah mengalami reformasi ekonomi dan perubahan sosial dalam beberapa dekade terakhir, tetapi Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan cengkeraman atas media dan menoleransi sedikit perbedaan pendapat.
Tahun lalu, Vietnam memperlambat lalu lintas di server lokal Facebook sampai Facebook setuju untuk secara signifikan meningkatkan sensor konten politik di Vietnam.
Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang mengancam akan menutup Facebook di Vietnam sepenuhnya jika tidak secara lokal membatasi akses ke lebih banyak konten.
Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, juru bicara Facebook mengatakan tujuan perusahaan adalah untuk menjaga layanannya di Vietnam online untuk sebanyak mungkin orang untuk mengekspresikan diri, terhubung dengan teman dan menjalankan bisnis mereka.
"Kami telah terbuka dan transparan tentang keputusan kami dalam menanggapi peningkatan pesat dalam upaya untuk memblokir layanan kami di Vietnam," kata juru bicara Facebook. [Democrazy/tmp]
