DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) memberikan kritikan keras kepada negara-negara yang menetapkan vaksin berbayar.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr. Ann Lindstrand menyatakan program vaksin berbayar hanya akan menimbulkan masalah baru, terutama di tengah panedmi Covid-19.
"Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi," ujar Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dilansir dalam situs resmi WHO, Kamis, 15 Juli 2021.
Lindstrand menyebutkan, pasokan vaksin sebenarnya bisa menjangkau semua pihak yang paling membutuhkan.
Selain itu, program vaksin berbayar tidaklah sah karena banyak negara yang mendapatkan vaksin dari hasil kerja sama multilateral COVAX Facility yang dipegang oleh WHO.
Diakui Lindstrand, pengiriman vaksin memang memerlukan biaya, akan tetapi biaya tersebut telah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia, dan bahkan lembaga internasional lainnya.
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain, tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan, masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan vaksin berbayar yang dikeluarkan oleh BUMN Kimia Farma.
Banyak yang menolak usulan ini mengingat situasi di Indonesia yang masih terus 'menjerit' akibat Covid-19. [Democrazy/ksa]
