Kritik Kelakuan KSP Moeldoko, Pendiri KedaiKOPI: Aduh Moeldoko Ini, Ampun Dah! | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 11 Juli 2021

Kritik Kelakuan KSP Moeldoko, Pendiri KedaiKOPI: Aduh Moeldoko Ini, Ampun Dah!

Kritik Kelakuan KSP Moeldoko, Pendiri KedaiKOPI: Aduh Moeldoko Ini, Ampun Dah!

Kritik Kelakuan KSP Moeldoko, Pendiri KedaiKOPI: Aduh Moeldoko Ini, Ampun Dah!

DEMOCRAZY.ID - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik keras Kepala Staf Presiden, Moeldoko, lantaran menggaungkan istilah 'lalat politik'. 


Hendri menilai pernyataan lalat politik seolah menstigmakan masyarakat tidak menghargai kinerja para tenaga kesehatan (nakes).


"Menurut saya, nggak pantas apa yang dilakukan Moeldoko, apa yang dikatakan Moeldoko. Hari ini pemerintah perlu masukan kritis dari masyarakat," kata Hendri kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).


Hendri mengingatkan kenaikan harga barang-barang terkait kesehatan, yang kini justru menjadi kebutuhan utama masyarakat. 


Pengamat politik yang kerap disapa Hensat itu menuding Moeldoko berlindung di balik kerja keras para nakes.


"Semua harga-harga naik yang ada kaitannya dengan kesehatan. Obat sulit didapat, vitamin sulit didapat, kalau pun ada harganya melambung tinggi, dan kemudian yang paling menyesakkan dari komentar Moeldoko itu, dia berlindung dari kerja keras tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain. Seolah-olah masyarakat tidak menghargai kerja keras mereka," papar Hensat.


Lebih lanjut, Hensat menegaskan bahwa masyarakat saat ini menghargai kinerja para nakes. 


Buktinya, masyarakat rela membantu warga yang terpapar COVID-19, mengirim bantuan makanan hingga obat-obatan.


"Masyarakat sangat menghargai kerja keras mereka, masyarakat sangat menghormati kerja dokter. Bahkan warga rela membantu warga lainnya, tetangga membantu tetangga lainnya, dibuat website-website atau situs-situs atau layanan-layanan yang ada kaitannya dengan bagaimana membantu orang-orang isolasi mandiri supaya meringankan beban tenaga kesehatan, dokter dan RS, agar mereka bisa dirawat di rumah dan hidup," tutur Hensat.


"Nah kalau kemudian rakyat patuh terhadap program pemerintah, saling bantu dan prihatin dengan melonjaknya harga-harga yang ada kaitannya dengan kesehatan, kemudian ada pembantu Jokowi yang bilang tentang lalat politik, di masa seperti ini dia ngomong gitu, itu sangat mengecewakan," imbuhnya.


Hensat mengingatkan Moeldoko akan statusnya sebagai pejabat negara. 


Dia menyarankan Moeldoko mencontoh sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi suatu kritik.


"Moeldoko kan pejabat, ya harus mau dikritik lah. Moeldoko kan pejabat, ya jaga omongannya. Jangan tambah panas situasi, bicara tentang lalat politik pada saat masyarakat sedang sulit dan berusaha keras untuk hidup," tegasnya.


"Saran saya ke Moeldoko, contoh itu Pak Jokowi, komunikasinya humble dan menerima setiap masukan kritis dari masyarakat," sambung Hensat.


Hensat juga mengingatkan Moeldoko agar tidak berlindung di balik jabatannya sebagai KSP untuk 'menyerang' kelompok politik tertentu. 


Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan peduli dengan kelompok politik yang Moeldoko serang.


"Kalau dia punya preferensi atau dia punya pandangan terhadap satu golongan politik tertentu, lepas dulu jaket pejabatnya, mundur dulu dari pejabatnya, silakan, dia adu argumen dengan kelompok politik yang dia serang. Tapi jangan saat dia menggunakan jaket pejabat dia serang kelompok politik yang dia tuju itu. Masyarakat nggak akan lihat dia serang kelompok politik yang dia tuju itu. Yang kami lihat sebagai masyarakat, dia bicara tentang kondisi saat ini, sebagai pejabat, kemudian menganggap kritikan itu datangnya dari lawan politik. Aduh Moeldoko ini, ampun," paparnya.


Terakhir, Hensat menyebut pernyataan Moeldoko soal lalat politik bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pernyataan resmi pemerintah. 


Dia mengingatkan kepada semua pejabat negara untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan.


"Bicara dengan menggunakan jaket pejabat, menggunakan kemeja pemerintah itu mudah dipersepsikan sebagai komunikasi resmi pemerintah ke rakyatnya. Jadi setiap pejabat sebaiknya mempersiapkan pesan komunikasi dengan tepat," pungkas Hensat. [Democrazy/kct]