DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jajaran mahasiswa belum berhenti.
Sebelumnya UI dan UNNES sudah memberikan kritik pada pemerintahan Jokowi.
Kini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (BEM FISIP Unpad) turut mengkritik pemerintahan Jokowi.
Kritik tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM FISIP Unpad @bemfisipunpad pada Rabu 14 Juli 2021.
Kritik berbentuk beberapa slide postingan di Instagram dengan judul 'Kami Bersama Presiden Jokowi'.
Tetapi yang menarik perhatian adalah slide selanjutnya yaitu terdapat kalimat 'Tapi Boong' beserta berbagai kritik, alasan, serta sumber referensi.
Kritik yang diberikan BEM FISIP Unpad adalah terkait kebijakan-kebijakan absurd Jokowi yang akhirnya malah menyengsarakan rakyat.
Terdapat lima poin yang disoroti BEM FISIP Unpad, berikut dirangkum oleh dari laman Instagram BEM FISIP Unpad.
Pertama adalah bahwa Presiden Jokowi anti ktitik, dan yang kritik akan kena delik hingga diserang buzzer.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik hingga pernah mengatakan bahwa dirinya rindu di demo.
Namun kenyataannya, setiap ada yang mengkritik pemerintahan Jokowi akan selalu disebut sebagai serangan digital pada dirinya.
Sebagai contoh, kritik yang dilayangkan oleh BEM UI dan BEM KM Unnes. Keduanya kini menjadi korban serangan digital dan mendapat panggilan rektorat karena mengkritik Jokowi.
Kedua, presidennya memakai baju adat, tetapi di negaranya masyarakat adat malah dikriminalisasi.
Setidaknya, sudah terjadi 51 kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang 2019, termasuk penangkapan tokoh adar Laman Kinipan, Effendi Buhing pada 2020.
Ketiga, presiden bilang A, jajarannya malah B.
Sebagai contoh adalah pada kasus Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Beberapa kali instruksi Presiden Jokowi hanya dianggap sebagai angin lalu lantaran jajarannya tidak pernah menjalani instruksi Jokowi.
Hingga saat ini, nasib 51 dari 75 pegawai KPK tetap dicoret usai dinyatakan tidak lolos dalam TWK. Bahkan wakil ketua KPK menyatakan jika ke-51 pegawai tersebut sudah 'dimerahkan'.
Keempat, pemimpin bingung hadapi krisis, anti lockdown, hingga kebijakan bermasalah.
Hal ini berkaitan dengan gagalnya pemerintah Jokowi dalam penanganan Covid-19 yang kini semakin parah.
Yang lebih parah, pemerintah bersama DPR bukannya fokus menangani Covid-19 tetapi malah mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
Kelima, kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN yang diisi keluarga dan rekan dekat.
Di rezim Jokowi, anak, menantu, hingga reka dekatnya bisa mendapatkan posisi pejabat publik di waktu yang bersamaan.
Sebut saja Gibran Rakabuming (anak Jokowi) kini menjadi Walikota Solo, Bobby Nasution (menantu Jokowi) menjadi Walikota Medan, dan Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank kini menjadi petinggi di salah satu BUMN.
Hingga saat ini, masih belum ada tanggapan dari pihak pemerintahan Jokowi terkait kritik yanf diberikan oleh BEM FISIP Unpad. [Democrazy/kmp]
