DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta pemerintah bersikap terbuka terkait kedatangan puluhan TKA asal China di tengah penerapan PPKM Darurat.
Ia meminta pemerintah tidak diam. Menurutnya kedatangan TKA China hal itu bisa menjadi bagian dari memprovokasi keadaan, di mana masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil.
Karena itu penjelasan dari pemerintah perlu dilakukan.
”Katakanlah itu memang ada TKA (China) yang datang, maka jangan didiamkan. Toh memang tidak ada kebijakan penutupan bandara internasional. Kalau didiamkan maka menjadi pro kontra," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).
"Bagaimana spirit masyarakat bisa terjaga sementara mereka melihat ada TKA bebas masuk. Nyatakan saja bahwa ini legal, ini boleh, memenuhi syarat, misalnya, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kalau sekarang ini kan malah menjadi fitnah,” sambungnya.
Jazilul menegaskan dalam membuat sebuah kebijakan sangat strategis semisal PPKM Darurat, salah satu kunci sukses adalah adanya keteladanan dari pejabat yang mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini pemerintah.
Karena itu ia meminta pemerintah memberi penjelasan mengenai kedatangan TKA.
Menyoal TKA, Wakil Ketua MPR itu berujar pemerintah harus mengatakan benar jika memang itu benar.
Sebaliknya pemerintah diminta tidak takut mengatakan salah jika memang itu salah.
Sebab dikatakan Jazilul tidak semua TKA masuk itu salah.
"Katakan saja lalu lintas penerbangan luar negeri ini dibuka. Tunjukkan saja prosedurnya dan mereka yang masuk ini memang sudah aman dari Covid-19. Kalau tidak dijelaskan yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan publik,” kata Jazilul.
TKA Dikarantina
Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masih dikarantina setelah dilakukan tes swab antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi tujuan bekerja di PT Huady Nickel Alloy.
"Setelah langsung diswab setiba di Bantaeng, sebanyak 20 TKA itu dikarantina dulu sambil menunggu hasil swab," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Bantaeng dr Andi Ihsan, Senin (5/7/2021). [Democrazy/ras]
