Dianggap Membahayakan Keselamatan Umum, Aktivis Ini Setuju Jokowi 'Dimakzulkan' | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 11 Juli 2021

Dianggap Membahayakan Keselamatan Umum, Aktivis Ini Setuju Jokowi 'Dimakzulkan'

Dianggap Membahayakan Keselamatan Umum, Aktivis Ini Setuju Jokowi 'Dimakzulkan'

Dianggap Membahayakan Keselamatan Umum, Aktivis Ini Setuju Jokowi 'Dimakzulkan'

DEMOCRAZY.ID - Baru-baru ini aktivis, Dandhy Laksono menanggapi perihal pernyataan seorang warganet soal pemakzulan seorang Presiden Indonesia.


Salah satu warganet dengan akun Twitter @mkusumawijaya mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan karena tidak mampu melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.


"Hemat saya @jokowi ini bisa dimakzulkan karena tirai mampu melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan," kata akun @mkusumawjiaya pada Minggu, 11 Juli 2021.


Mengetahui adanya seorang warganet dengan pernyataan tersebut, Dandhy Laksono nampak setuju dengan pandangan tersebut.


Lantas, Dandhy Laksono menjelaskan, mekanisme pergantian pejabat biasanya melalui Pemilu.


Namun, Dandhy Laksono menilai, pejabat setingkat bupati hingga Presiden seharusnya bisa diberhentikan jika membahayakan keselamatan umum.


"Setuju. Selain mekanisme demokrasi rutin lewat pemilu, pejabat seperti presiden sampai bupati seharusnya bisa diberhentikan kalau memang tak kompeten dan membahayakan keselamatan umum," kata Dandhy Laksono dilansir dari akun Twitter @Dahdy_Laksono pada Minggu 11 Juli 2021.


Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia khususnya daerah Jawa-Bali tengah menerapkan PPKM Darurat.


PPKM Darurat tersebut diberlakukan mulai dar 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.


Atas kebijakan tersebut, kini pemerintah membatasui sejumlah pusat perbelanjaan, menerapkan work from home (WF) bagi sektor nonesensial sebanyak 100 persen hingga menutup tempat ibadah selama PPKM Darurat berlangsung.


Sementara sektor esensial diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.


Adapun fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum serta area publik lainnya pun ditutup sementara waktu. [Democrazy/swd]