Dianggap Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Tokoh Ini Gantikan Posisi Luhut | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 16 Juli 2021

Dianggap Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Tokoh Ini Gantikan Posisi Luhut

Dianggap Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Tokoh Ini Gantikan Posisi Luhut

Dianggap Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Tokoh Ini Gantikan Posisi Luhut

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mempertimbangkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi komandan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.


Andika dinilai layak menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan karena telah gagal selama 2 minggu menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.


Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang menilai Luhut sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 dengan posisi dan jabatan yang diembannya.


"Orang yang paling cocok gantiin Luhut Binsar adalah Jenderal Andika Perkasa," ujar Satyo, Jumat (16/7).


Karena menurut Satyo, Jenderal Andika memiliki komitmen dalam penanganan Covid-19 dan kontribusinya di TNI AD dalam penanganan pandemi sudah terbukti.


"Sudah terbukti mantab. Sekaligus sebagai bahan uji materi kepemimpinannya sebelum menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi yang akan segera pensiun," pungkas Satyo.


Presiden Joko Widodo menerapakan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu.


Tujuannya untuk menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19).


Luhut Binsar Pandjaitan didaulat Jokowi menjadi koordinatornya.

 

Meski demikian, sudah 2 minggu diterapak belum ada tanda ada penurunan.


Meski hari ini bertambah 54.000, berkurang dari rekor kemarin yang menembus 56.757. 


Angka kematian dalam sehari menembus rekor baru karena menyentuh 1.205 orang.


Desakan untuk mengganti Luhut banyak disuarakan oleh banyak kalangan. 


Selain gagal, Luhut dinilai kerap menyampaikan pernyataan yang bernada mengancam masyarakat.


Cara penyampaian Luhut itu dinilai semakin memperkeruh situasi dan menghilangkan kepercayaan pada Pemerintahan Joko Widodo. [Democrazy/rmol]