DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta Presiden Jokowi tetap konsisten untuk memberikan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, sebagaimana kebijakan dan janji Jokowi pada akhir tahun lalu.
Bukan justru berbayar dengan memperjualbelikan vaksin melalui Klinik Kimia Farma.
Mufida sendiri merasa heran, secara tiba-tiba Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes Nomor 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.
Di mana, perubahan Permenkes itu mengatur tentang vaksinasi gotong royong yang dapat diberikan kepada individu dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.
"Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," kata Mufida dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).
Ketimbang memunculkan vaksin berbayar untuk individu, Mufida meminta pemerintah fokus menyelesaikan segala pekerjaan rumah terkait vaksinasi.
Mulai dari mempercepat vaksinasi dengan target satu juta vaksin per hari yang belum terealisasi secara konsisten, hingga upaya meyakinkan dan mengajak masyarakat untuk bersedia divaksin.
"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," kata Mufida.
Mufida meminta fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi.
Salah satunya kata dia dengan uapaya menjemput bola, yakni mendatangi langsung masyarakat.
Selain itu emperbanyak tenaga vaksinator serta menambah kuota vaksin di daerah juga perlu dilakukan.
"Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan fayankes (fasilitan layanan kesehatan) kewalahan, vaksinasi harus digenjot," tandasnya. [Democrazy/psd]
