Begini Pengakuan Kader PAN Sekaligus Anggota DPRD NTB Najamudin soal Video Viral di Penyekatan PPKM Darurat | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 16 Juli 2021

Begini Pengakuan Kader PAN Sekaligus Anggota DPRD NTB Najamudin soal Video Viral di Penyekatan PPKM Darurat

Begini Pengakuan Kader PAN Sekaligus Anggota DPRD NTB Najamudin soal Video Viral di Penyekatan PPKM Darurat

Begini Pengakuan Kader PAN Sekaligus Anggota DPRD NTB Najamudin soal Video Viral di Penyekatan PPKM Darurat

DEMOCRAZY.ID - Anggota DPRD NTB, Najamudin, viral di media sosial terkait videonya yang berdebat dengan anggota polisi di pos penyekatan PPKM Darurat di perbatasan Mataram dan Lombok Barat.


Najamudin menyatakan, peristiwa itu terjadi saat ia berangkat kerja dari kediamannya di Lombok Timur menuju DPRD NTB.


Ia kemudian dihentikan petugas di wilayah Gerimax yang sedang melakukan penyekatan.


Karena tak memiliki kartu vaksin, ia dan sopirnya diminta polisi putar balik.


Hal itu membuat Najamudin tak terima.


“Jadi saya jelaskan ke polisi, saya anggota DPR, tidak kena vaksin karena gula darah, dia (polisi) minta surat keterangannya,” ujarnya, Jumat (16/7/2021).


Akan tetapi, penjelasannya tak bisa diterima polisi yang tetap memintanya balik arah.


“Saya jawab, nanti akan dikeluarkan secara kelembagaan, tapi tetap suruh balik. Saya bilang tidak bisa begitu,” terangnya.


Kebijakan penyekatan dan pembatasan yang diberlakukan pemerintah itu pun sangat disesalkan Najamudin.


Di sisi lain, ketersediaan vaksin hingga saat ini pun masih belum mencukupi.


Karena itu, ia menilai pemerintah tidak memberikan solusi kepada masyarakat yang belum mendapat suntik vaksin Covid-19.


“Waktu di tempat penjagaan, saya bilang ada vaksin enggak, silakan vaksin sopir saya, tapi enggak ada vaksin,” katanya.


Karena itu, ia menilai, polisi tidak bisa memberlakukan aturan yang dinilainya sepihak.


“Jadi, kalau Anda tidak punya vaksin, Anda tidak boleh mengeluarkan aturan seperti itu,” ujar dia.


Kendati demikian, pembatasan dan penyekatan itu memang bisa saja diberlakukan.


Syaratnya, pemerintah sudah mencukupi kebutuhan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia.


Sebab, sambungnya, ketersediaan vaksin oleh pemerintah baru sekitar 80 juta vaksin.


Sedangkan jumlah rakyat Indonesia mencapai kurang lebih 275 juta jiwa.


“Maka 275 juta dikurangi 80 juta, ada 190-an juta yang belum (divaksin), termasuk sopir saya dan warga di NTB ini,” tandasnya. [Democrazy/okz]