DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pemerintah belum berhasil mengedukasi masyarakat terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal ini dikatakan Mardani lantaran adanya masyarakat dan pengemudi ojek online yang turun ke jalan di Bandung, Jawa Barat dan Ambon, Maluku karena menolak PPKM Darurat.
“Ini tanda gagalnya pemerintah melakukan edukasi bagi publik untuk memahami kebijakannya,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (23/7).
Anggota Komisi II DPR itu menduga adanya kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga membuat masyarakat kecewa.
Karena itu, Mardani menilai menjadi wajar apabila kemudian masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut.
“Ini masukan bagi pemerintah untuk bercermin bahwa trust publik itu mahal. Semua pihak tidak boleh keluar koridor demokrasi. Demonstrasi tetap dalam kerangka kritik yang konstruktif dan solutif,” katanya.
Diketahui, sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan sekelompok orang yang tergabung dalam Literasi Pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.
Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya meminta pemerintah untuk transparansi terkait dengan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Mereka juga meminta BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid-19 mulai dari Wali Kota dan Sekda Kota Bandung hingga ke jajaran kepala dinas, kabid, dan kasie.
Mereka juga menganggap jika penerapan PPKM Darurat, itu tidak berjalan sukses, melainkan gagal dan sama sekali tidak berhasil.
Mereka pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi penerapan PPKM Darurat. [Democrazy/jwp]
