POLITIK

Anggap Desakan Jokowi Mundur Upaya Politisasi Ruang Publik, Ngabalin: Hentikan Semua Itu!

DEMOCRAZY.ID
Juli 08, 2021
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Anggap Desakan Jokowi Mundur Upaya Politisasi Ruang Publik, Ngabalin: Hentikan Semua Itu!

Anggap Desakan Jokowi Mundur Upaya Politisasi Ruang Publik, Ngabalin: Hentikan Semua Itu!

DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons sejumlah pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. 


Ngabalin menilai desakan-desakan itu sebagai upaya politisasi keadaan kritis. Dia meminta semua pihak menyetop upaya semacam itu. 


"Di masa sulit seperti ini, hentikan semua kegiatan yang mempolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan yang merugikan konsentrasi masyarakat," kata Ngabalin lewat pesan singkat, Kamis (8/7).


Ngabalin berkata pemerintah terus menangani pandemk Covid-19 dengan serius, salah satunya lewat PPKM Darurat. 


Ia menilai penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini sangat baik. 


Politikus Partai Golkar itu meminta masyarakat menyudahi perdebatan soal Jokowi harus pimpin penanganan pandemi. 


Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mendukung segala upaya pemerintah menuntaskan pagebluk. 


"Kita harus bisa memberikan satu dukungan penuh kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada bapak-bapak komite yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bisa menjadikan ini tanggung jawab kita bersama," ujarnya.


Sebelumnya, muncul desakan dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. 


Jokowi diminta tidak lagi menunjuk menteri untuk mengawal penuntasan pandemi. 


Salah satu desakan datang dari Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. 


Ia langkah ini dinilai perlu dilakukan Jokowi karena kasus penularan Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan. 


Desakan juga datang dari inisiator KawalCovid-19 Ainun Najib. 


Dia menilai Jokowi harus turun langsung agar pemerintah daerah lebih sigap menghadapi krisis. 


"Presiden mesti langsung mengomando seperti dilakukan di negara-negara lain. Setiap minggu memberikan petunjuk jelas, ketegasan, bahkan ancaman ke dinkes-dinkes atau daerah-daerah yang menghijaukan angkanya," kata Ainun dalam program Mata Najwa di Trans7, Rabu (7/7). [Democrazy/cnn]

Penulis blog