DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kanal Youtube, Dalam Istana memberi analisanya terkait kisruh KPK.
Ia pun menuding bahwa dalang di balik polemik pemecatan 51 pegawai KPK adalah PDIP.
Dalam tayangan videonya berjudul ‘Luhut B.P Dalang dibalik Pelemahan KPK’, seperti dilihat pada Selasa 8 Juni 2021, Youtube Dalam Istana awalnya menyinggung soal pihak yang paling berkuasa di Indonesia.
“Coba pikir baik baik, siapa yang paling kuat setelah Presiden Jokowi, jawabannya Lord Luhut Menteri Kemaritiman ya lu keliru, apalagi cuma Prabowo nggak ada apa-apanya. Yang paling kuat di republik ini setelah Jokowi adalah aparat hukum,” ujar pengguna Youtube tersebut.
Menurutnya, aparat hukum yang ia maksud itu adalah Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, kepolisian dan KPK.
Ia pun lantas menuding ketiga aparat hukum tersebut, kecuali Mahkamah Agung sudah dikuasai oleh PDIP.
Dia menjelaskan, kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilabeli sebagai orangnya Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Lantaran jadi orangnya Budi Gunawan maka Kapolri ia narasikan punya klik dengan PDIP.
Seperti halnya Kapolri, Youtube Dalam Istana menilai Ketua KPK Firli Bahuri juga orangnya Budi Gunawan.
Maka dari itu, lembaga anti korupsi tersebut masih ada relasinya dengan PDIP.
Demikian pula dengan kejaksaan yang menurutnya Jaksa Agung ST Burhanuddin merupakan adik kandung politikus PDIP, TB Hasanuddin.
Dalam Istana kemudian menjelaskan bagaimana kasus hukum bisa dimainkan oleh para lembaga penegak hukum tersebut.
Secara sederhana, kanal Youtube itu mengungkapkan maju tidaknya sebuah kasus hukum sangat tergantung pada kejaksaan.
“Yang namanya kasus pasti lahir dari tangan polisi dan KPK, tapi di atas polisi dan KPK kan ada Kejaksaan. Kalau kata Kejaksaan misalnya kasus itu belum layak sidang ya nggak bakal disidang, jadi kejaksaan ini punya wewenang buat menghentikan kasus atau meneruskan ke pengadilan,” ungkapnya.
Youtube Dalam Istana juga mengaku tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ketiga penegak hukum tersebut berada di atas kendali satu parpol.
Sebagai bukti, ia pun membeberkan soal kasus Gubernur Papua Lukas Enembe dimana beberapa waktu lalu Lukas ketahun bertemu dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Ternyata dalam pertemuan itu, kata dia, Gubernur Lukas dipaksa untuk memenangkan Jokowi dan PDIP di Papua.
Padahal Gubernur Lukas itu kan kader Partai Demokrat.
“Kabarnya (Gubernur Lukas) sepakat memenangkan Jokowi, tapi kalau PDIP nanti dulu. Lukas kan kader Demokrat,” tuturnya.
Maka dari itu, Youtube Dalam Istana meminta masyarakat untuk mengawasi gerak gerik PDIP lantaran menurutnya KPK beserta Polri dan Kejaksaan sudah berada dalam kendali partai berlambang banteng tersebut.
“Apa jadinya ketiganya (lembaga hukum) jadi (kendali) PDIP. Korupsi yang paling berbahaya itu korupsi hukum, awasi gerak gerik PDIP, awasi arogansi banteng ini,” ujarnya. [Democrazy/trk]
