Tolak Undangan Komnas HAM, ICW: Terlihat Ketakutan Pimpinan KPK, Tak Mampu Tutupi Skandal TWK! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 08 Juni 2021

Tolak Undangan Komnas HAM, ICW: Terlihat Ketakutan Pimpinan KPK, Tak Mampu Tutupi Skandal TWK!

Tolak Undangan Komnas HAM, ICW: Terlihat Ketakutan Pimpinan KPK, Tak Mampu Tutupi Skandal TWK!

Tolak-Undangan-Komnas-HAM-ICW-Terlihat-Ketakutan-Pimpinan-KPK-Tak-Mampu-Tutupi-Skandal-TWK

DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tidak hadirnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi panggilan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akibat tidak mampu menutupi skandal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. 


Adapun pemanggilan tersebut dilakukan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). 


“Hal ini semakin memperlihatkan bahwa pimpinan KPK takut karena tidak mampu untuk menutupi skandal tes wawasan kebangsaan yang telah merenggut hak asasi sejumlah pegawai KPK,” ucap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (8/6/2021).


ICW pun berpandangan, alasan pimpinan KPK yang tidak menghadiri panggilan Komnas HAM dengan meminta penjelasan pelanggaran apa yang dilakukan lembaga antirasuah itu terlalu mengada-ada. 


“Betapa tidak, pimpinan KPK tentu tahu bahwa hari ini ada panggilan dari Komnas HAM, semestinya seluruh agenda internal kelembagaan dapat ditunda terlebih dahulu,” ucap Kurnia. 


Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga merespons tidak hadirnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan di Komnas HAM hari ini.


Menurut Taufan, memenuhi panggilan dari lembaga negara lain bukanlah sebuah keanehan. Sebab, Komnas HAM pun pernah dimintai keterangan oleh Ombudsman. 


"Kami sangat berharap sikap kooperatif dari pimpinan KPK dan ini bukan hal yang aneh, saya ingin katakan juga Komnas HAM ini pernah dipanggil oleh lembaga negera yang lain, misalnya Ombudsman," ucap Taufan dalam konferensi pers, Selasa. 


"Karena ada aduan pihak tertentu kepada Ombusdman, suatu kebijakan Komnas HAM yang menurut mereka itu salah. Ya kita kasih keterangan, kemudian ada kesimpulan, kan begitu," ucap dia.


Bahkan, menurut Taufan, kebijakan presiden Joko Widodo juga kerap diuji oleh Komnas HAM. 


Menurut dia, hal itu adalah sebuah kenormalan yang dilakukan oleh Komnas HAM. [Democrazy/kmp]