DEMOCRAZY.ID
“Yang buat soal ini tidak punya logika, jadi tidak sehat otaknya, otak orangnya tidak sehat,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Selasa (1/6/2021).
Waketum MUI ini menilai si pembuat pertanyaan itu tidak mengerti Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Penguji TWK, kata Anwar, tidak layak karena pertanyaannya salah.
“Pasal 29 ayat 1 (UUD 45) artinya negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa artinya negara tidak boleh mengabaikan ajaran agama Islam, dalam hal ini adalah kitab suci Al-Qur’an,” jelasnya.
“Menurut saya itu tes (TWK) harus dibatalkan karena pertanyaannya tidak benar, pertanyaannya bertentangan dengan undang-undang Dasar 45,” tegas Anwar.
Menurut Waketum MUI ini, si pembuat pertanyaan pilih Al-Qur’an atau Pancasila hendak memisahkan kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.
Padahal, Indonesia sendiri punya hukum dasar.
Ia merasa perlu ada tim independen yang menyelidiki dan memeriksa pembuat soal TWK.
"Yang buat soalnya diinterogasi oleh tim yang independen termasuk di dalamnya harus ada ulama, karena dia menyerempet mendapat masalah agama,” jelasnya.
Jika terbukti bersalah, maka pembuat pertanyaan pilih Al-Qur’an atau Pancasila harus ditindak segera. Karena kesalahan yang dibuat, nilai Anwar, cukup fatal.
“Karena menghukum orang dan tidak lulus kan orang dengan pertanyaan yang salah. Fatal itu apalagi itu menyangkut nasib hidup orang banyak,” imbuhnya.
Sebelumnya, pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN penuh kontroversi. Salah satunya pilih Alquran atau Pancasila.
Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyoroti salah satu pertanyaan TWK, yakni pegawai KPK diharuskan memilih Al-Qur’an atau Pancasila.
“Pilih yang mana, Al-Qur’an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK,” kata tulis Febri melalui akun Twitternya, @febridiansyah, Selasa (1/6/2021).
Lalu Febri menceritakan salah satu pegawai itu memilih Al-Qur’an dan Pancasila dalam konteks yang berbeda.
“Pegawai jawab, dalam konteks beragama saya memilih Al-Qur’an. Dalam konteks bernegara, saya memilih Pancasila,” jelasnya.
“Pewawancara mendesak beberapa kali, harus pilih salah satu, dan seterusnya,” kata Febri..
“Sampai hari ini, tidak ada penjelasan yang klir dari penyelenggara tes tentang pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut. Wawasan kebangsaan apa yang dikehendaki? Sungguh menyedihkan,” ujarnya.
Febri sempat menceritakan kilas balik soal korupsi pengadaan Al-Qur’an yang pernah ditangani KPK.
Kasus tersebut diketahui menyeret mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
“Penyidiknya sekarang juga disingkirkan dengan tes wawasan kebangsaan KPK,” imbuhnya. [Democrazy/pjs]
