DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah dikabarkan bakal melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako, jasa pendidikan termasuk sekolah, hingga jasa kesehatan.
Kabar ini pun langsung membuat geger di ruang publik.
Namun setidaknya, rencana pungutan PPN pada sembako hingga sekolah tersebut memang tercantum dalam draft Revisi Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Masyarakat lantas resah karena pemungutan PPN untuk barang dan jasa yang selama ini bebas pajak berarti membuat harga-harga melonjak di pasar.
Belum lagi jika rantai pasok bermasalah. Kenaikan harga bahan pangan yang luar biasa fantastisnya tak bisa terelakkan.
Terkait hal ini, Politisi PDIP Deddy Sitorus mengatakan munculnya isu ini sebaiknya tidak ditanggapi berlebihan.
Sebab sampai saat ini RUU tersebut belum dibahas oleh DPR.
“Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara segala produk dan jasa itu dipajakin, di seluruh negara. Nah kita masih termasuk negara yang masih sangat rendah,” kata dia di Catatan Demokrasi, dikutip Rabu 16 Juni 2021.
Jika melihat data yang disampaikan, angkanya masih ada di kisaran 10 persen.
Sedangkan di 127 negara itu sudah masing-masing 15 persen.
“Jadi kalau bicara soal relaksasi kemudahan pajak, kita ini hebat.”
Pajak Sembako Bukan Berarti Pemerintah Jahat
Deddy kemudian juga menyebut soal belanja sosial Indonesia yang ada di kisaran 16 persenan.
Di mana banyak negara berkembang rata-rata sudah sekira 30 persenan.
Baginya, dengan adanya pajak sembako, pajak sekolah dan lainnya, bukan berarti pemerintah keji.
Melainkan untuk meningkatkan kebutuhan mensiasati kondisi pandemi, atau bahkan menyiapkan pemulihan pasca pandemi. Itu yang menurut dia harus dilihat jernih oleh publik.
“Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi kalau pemerintah disebut kejam, saya kira itu pernyataan yang disampaikan Mardani (Politisi PKS) itu kejam, bahkan keji kalau menurut saya.”
Sebab baginya tidak mungkin Pemerintah sengaja membuat masyarakat menderita dengan adanya kenaikan pajak.
“Tidak mungkin Pemerintah ingin masyarakat menderita dengan kenaikan pajak. Soal angka nanti dibicarakan di DPR, daripada ribut sekarang barangnya juga belum jelas, karena hanya bikin gaduh saja.” [Democrazy/hps]
