DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurinia Ramdhana menyebutkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri arogan.
Hal tersebut terkait dengan pengabaian perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pihak soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak dipecat.
“Arogansi nampak dari adanya pengabaian mulai dari aturan perundang-undangan, arahan Presiden Joko Widodo dalam TWK,” kata Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).
Bagaimana tidak, sejumlah peraturan Perundang-Undangan (UU) mulai dari UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ditabrak begitu saja.
Selain itu, kata Kurnia, putusan Mahkamah Konstitusi pun dihiraukan.
“Bahkan perintah Presiden dianggap angin lalu oleh Pimpinan KPK. Potret pelanggaran etika atas pertanyaan dalam TWK yang diajukan sejumlah pegawai juga tak digubris,” ucapnya.
Kurnia menyebutkan, bahwa hal tersebut menunjukan TWK hanya alat kepentingan pimpinan KPK dengan sejumlah pihak untuk menjalankan agenda di luar pemberantasan korupsi.
“Melihat hal ini semakin jelas dan terang benderang bahwa TWK ini hanya sekedar dijadikan alat oleh pimpinan KPK, dan kelompok tertentu untuk kebutuhan agenda di luar lingkup pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Karena itu, ICW meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pengangkatan pada 75 pegawai yang dianggap tak lolos TWK.
Para pegawai tersebut hendaknya juga diangkat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Atas dasar itu maka ICW mendesak agar Presiden segera mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat 75 pegawai sedianya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi ASN,” tandasnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan 1.271 pegawainya yang lolos TWK akan dilantik, hari ini, Selasa (1/6) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kecuali 75 pegawai yang tidak lolos TWK.
Plantikan digelar di Gedung Juang KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pelantikan itu, hanya akan dihadiri 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural.
“Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta menunjukkan bukti kehadiran,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
“Rangkaian pelantikan terdiri dari Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator,” sambung Ali Fikri. [Democrazy/pjs]
