DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Salah satu pendiri Setara Institute sekaligus pengamat politik fenomenal, Rocky Gerung masih terus menyoroti permasalahan yang tengah terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rocky menyatakan, di era sebelumnya (sebelum pelantikan) setiap kali KPK diganggu, maka banyak masyarakat akan melindungi lembaga tersebut.
“Di era sebelum kemarin (sebelum pelantikan), setiap kali KPK diganggu, dulu mau diganggu sama polisi, LBH dan macam-macam dari masyarakat sipil bikin organisasi dan petisi online sehingga terhimpun orang buat mengepung gedung KPK.”
“Jadi masyarakat mengepung gedung KPK supaya tidak diserbu polisi waktu itu tuh,” ucap Rocky dilansir melalui Youtube Rocky Gerung Official, Kamis, 3 Juni 2021.
Namun saat ini, kata Rocky, semua seakan terbalik. Masyarakat dihalangi membela KPK sampai-sampai diturunkan aparat di sekitar gedung KPK.
“Sekarang terbalik gitu, jadi masyarakat sipil dihalangi untuk membela KPK, kan ini ajaibnya tuh. Maka dipasang lah situ dari militer, satpam, seluruh aparat polisi dan satpol PP,” jelasnya.
Hal ini memperlihatkan bahwa KPK ternyata berupaya untuk dilindungi oleh kekuasaan karena saat ini KPK sudah diperalat kekuasaan.
“Jadi terlihat KPK itu akhirnya berupaya untuk dilindungi oleh kekuasaan. Kenapa? Karena kan diperalat oleh kekuasaan,” kata mantan dosen Universitas Indonesia (UI) ini.
Rocky menilai KPK yang sebelumnya adalah alat rakyat sekarang telah berubah menjadi alat penguasa
“Jadi yang tadinya adalah alat rakyat sekarang berubah jadi alat penguasa,” tandasnya.
Ahli filsuf ini juga menjelaskan, ‘ide’ mengenai KPK sudah selesai sehingga bangsa Indonesia harus membuat ‘ide’ baru untuk mencegah terjadinya korupsi di akhir-akhir masa jabatan Jokowi.
“Jadi kelihatannya bahwa ide tentang KPK itu sudah selesai kemarin dan kita harus mulai mempersiapkan ide baru supaya korupsi tetap tidak diizinkan di dalam hari-hari terakhir pemerintahan Jokowi,” tuturnya.
Kabar ini lantas beriringan dengan pernyataan dari Menkopolhukam, Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi setelah era reformasi lebih parah dari era orde baru (orba).
Menurut Rocky analisa Mahfud kurang tepat karena ia membandingkan satu hal di satu tempat.
“Ya betul, Pak Mahfud dia berupaya untuk kontemplasi, tapi dia kontemplasi dari sarang korupsi kan itu ajaib kan. Kalau dia bikin kontemplasi (seharusnya) dia ambil dari luar, supaya dia bisa lihat secara jelas,” ungkapnya.
Rocky menilai, jika ada orang semacam Mahfud namun korupsi tetap jalan, berarti ia mengizinkan korupsi.
“Orang semacam Mahfud yang sebetulnya ngerti value dari demokrasi, sekarang harus menghitung bahwa apakah dia ada di situ potensial untuk menghentikan korupsi apa gak. Kan kalau Mahfud ada di situ dan korupsi jalan terus, itu artinya Mahfud mengizinkan korupsi,” tambahnya. [Democrazy/gmd]
