DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko ikut memperhatikan perkembangan infrastruktur di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.
Budiman Sudjatmiko berpikir jika infrastruktur yang telah dicanangkan rezim Presiden Jokowi memerlukan waktu penyelesaian yang tidak sebentar.
Maka dari itu, menurutnya, infrastruktur fisik massif itu tidak bisa dikerjakan oleh sembarang rezim, melainkan harus digarap langsung oleh rezim otoriter yang berkuasa lama.
Apalagi, saat ini wacana Jokowi 3 periode semakin lantang diteriakkan oleh relawan Jokowi - Prabowo (JokPro) 2024.
“Di banyak negara berkembang, infrastruktur fisik massif biasanya cuma bisa dikerjakan oleh rezim otoriter yang berkuasa lama,” ujar Budiman Sudjatmiko, seperti dilansir dari akun Twitternya, @budimandjatmiko, Rabu, 23 Juni 2021.
Berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya, Budiman Sudjatmiko menilai Presiden Jokowi telah berhasil mengemas keotoriteran rezimnya dengan sistem demokratis.
“Pak Jokowi melakukannya dalam sistem demokratis,” tutur Budiman Sudjatmiko.
Namun, di balik kehebatan itu, Budiman Sudjatmiko memaparkan jika Presiden Jokowi masih harus dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tantangan politis Presiden Jokowi.
Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa cara otoriter dalam pembangunan infrastruktur akan menimbulkan banyak pro dan kontra, bahkan lebih parahnya lagi apabila hal tersebut dibawa-bawa ke ranah politik.
Menurutnya, tantangan politis Presiden Jokowi tersebut jauh lebih kompleks daripada tantangan teknis pembangunan infrastruktur.
“Tantangan politisnya (Presiden Jokowi) lebih kompleks dari tantangan teknisnya,” pungkasnya. [Democrazy/gmd]
