Sambangi MUI, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sampaikan 3 Hal Ini | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 04 Juni 2021

Sambangi MUI, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sampaikan 3 Hal Ini

Sambangi MUI, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sampaikan 3 Hal Ini

Sambangi-MUI-Pegawai-KPK-Tak-Lolos-TWK-Sampaikan-3-Hal-Ini

DEMOCRAZY.ID - Perwakilan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Kamis (3/6/2021). 


Dalam pertemuan itu, pegawai KPK diterima oleh Ketua MUI Abdullah Jaidi dan Ketua MUI Cholil Nafis. 


"Pertemuannya kemarin pukul 10.00 WIB di Majelis Ulama Indonesia pusat," kata Cholil, Jumat (4/6/2021).


Cholil mengatakan, para pegawai KPK tersebut menyampaikan tiga hal yang menjadi kegundahan dalam proses TWK. 


Hal pertama yang disampaikan yakni pegawai yang sudah puluhan tahun di KPK menyangsikan cara tes beserta aturannya. 


Kemudian, standar tes tidak menunjukkan terhadap kompetensi standar wawasan kebangsaan.


Hal terakhir yang mereka sampaikan yakni merasa difitnah oleh sebagian masyarakat. 


"Jadi mereka mengadukan betapa sakitnya karena mereka sudah enggak lolos lalu mereka difitnah anti-NKRI," ujar dia.


Cholil mengatakan, setelah pertemuan itu MUI menyampaikan doa agar pegawai yang diberhentikan bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. 


Namun, apabila keingingan pegawai K


PK yang diberhentikan nantinya diakomodasi, mudah-mudahan bisa menjadi pegawai yang lebih baik. 


"Jadi urusan keputusan sikap secara resmi MUI ya kita tunggu rapat pimpinan karena kami memutuskan sesuatu melalui rapat," ucapnya. 


"Nanti kami susun laporan ke dalam rapat, kemudian nanti rapat akan memutuskan. Jadi sikap resmi MUI tentu belum ada," ucap dia.


Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos tes TWK, 51 di antaranya sudah dinyatakan diberhentikan. 


Sedangkan 24 lainnya dimungkinkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. [Democrazy/kmp]