Polemik TWK, Fahri Hamzah Beberkan Telepon Pimpinan KPK saat Budi Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 04 Juni 2021

Polemik TWK, Fahri Hamzah Beberkan Telepon Pimpinan KPK saat Budi Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka

Polemik TWK, Fahri Hamzah Beberkan Telepon Pimpinan KPK saat Budi Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka

Polemik-TWK-Fahri-Hamzah-Beberkan-Telepon-Pimpinan-KPK-saat-Budi-Gunawan-Ditetapkan-Jadi-Tersangka

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkap momen saat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan menjadi calon Kapolri dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015. 


Di momen itu, Fahri mengaku mendapat telepon dari salah satu pimpinan KPK masa itu dan menyebut adanya perang. 


Hal itu diungkap oleh Fahri saat ia ditanya oleh wartawan senior Karni Ilyas seputar polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK dinonaktifkan. 


Awalnya, Fahri mengatakan apa yang terjadi pada KPK hari ini merupakan imbas dari revisi UU KPK sebagai koreksi atas penegakan hukum dan cara pandang pemberantasan korupsi.


"Yang sedang kita lakukan ini atau yang sedang kita saksikan ini adalah satu koreksi yang memang kita desain secara masif untuk meluruskan cara berpikir kita tentang penegakan hukum dan cara kita memandang korupsi dan cara memberantasnya," kata Fahri dikutip dari video Karni Ilyas Club, Jumat (4/62021). 


Setelah itu, Fahri mengatakan ia banyak mempromosikan sejumlah orang menjadi pimpinan KPK semasa masih di DPR. 


Namun, setelah masuk ke KPK, orang-orang itu menjadi aneh. 


Mereka tidak mau bergaul dan menganggap apabila bergaul dengan politis menjadi rusak. 


Fahri kemudian mengungkap momen saat Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri pada tahun 2015 silam. 


Padahal, Budi Gunawan belum pernah diperiksa oleh KPK.


"Gimana orang itu (Budi Gunawan,-Red) nggak diperiksa tiba-tiba ditersangkakan gitu hanya karena orang itu mau jadi kapolri besoknya," kata Fahri. 


Menurut pengakuan Fahri, saat itu, ia ditelepon oleh salah seorang pimpinan KPK. 


Dalam pembicaraanya dengan Fahri, pimpinan KPK ini menyatakan KPK sedang melakukan perang karena Presiden mencalonkan Budi Gunawan. 


"Saya ditelpon oleh salah seorang pimpinan KPK. 'Bang minta tolong bang, kita mau perang ini'. Emang perang apa, saya bilang. 'Kita mau melawan merah', terus terang dia bilang. 'Ini Presiden dukung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri'," beber Fahri. 


Fahri kemudian membantah argumen dari pimpinan KPK itu bahwa proses penyaringan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sudah melalui proses seleksi di beberapa lembaga negara. 


Namun, pimpinan KPK itu, kata Fahri, tetap ngotot dan mengklaim memiliki bukti soal Budi Gunawan.


"Eh anda belum periksa orang, ada bukti gimana," kata Fahri. 


Fahri melanjutkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Budi Gunawan akhirnya mengajukan praperadilan dan akhirnya menang. 


Namun, Budi Gunawan tetap tidak dilantik sebagai Kapolri karena opini publik yang menurut Fahri dibangun oleh KPK. 


"Jadi eksekutif lolos, legislatif lolos, yudikatif lolos tapi enggak juga dilantik karena pakai lobi pakai media, opini, lobi tokoh-tokoh dan seterusnya berpolitik gitu. Jadi dia itu (KPK,-red) berpolitik," ujarnya. 


Karni Ilyas yang mewawancarai Fahri kemudian bertanya mengapa Fahri tetap mendukung perubahan di KPK sementara perubahan itu dinilai berlebihan seperti adanya TWK. 


Menjawab hal itu, Fahri mengatakan hal itu imbas sebagai revisi KPK.


Namun, ia mengaku tidak mengikuti perubahan secara teknis baru-baru ini.


Hal itu pun soal lain yang secara teknis tetap bisa dikiritisi. 


"Ini kita bicara perubahan Undang-undang dan itu sudah terjadi. Perubahan UU itu maka ikutannya akan banyak. Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis kemudian aturan aturan internal KPK juga akan berlaku berdasar UU yang baru. Itu soal lain, kritik teknisnya bisa kita lakukan," ujar dia.  [Democrazy/trb]